Kepala Dinsos Asren Nasution menjelaskan program Sekolah Rakyat, dalam Konferensi Pers yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut, di Lobby Dekranasda, Kantor Gubsu, Jl. Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, Senin (13/10/2025). (foto: Diskominfo Sumut / YT Hariono
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
Tahun depan, lima lokasi tambahan telah direncanakan, yakni di Medan, Deli Serdang, Serdangbedagai, Padangsidimpuan, dan Tapanuli Selatan.
Pemprov Sumut juga menjadi provinsi pertama yang membentuk Satuan Tugas Sekolah Rakyat, sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Sumut No. 188.44/321/KPTS/2025.
Satgas ini diketuai langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi dan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
"Model kerja kolaboratif inilah yang membuat Sumut menjadi rujukan nasional," kata Asren.
Menurut data yang disampaikan, jumlah anak putus sekolah di Indonesia pada tahun ajaran 2023/2024 meningkat menjadi 78.468 anak.
Padahal, 86,34% anak Indonesia sudah duduk di bangku SMA/SMK/MA, namun 33,21% di antaranya putus sekolah.
Berdasarkan data BPS per September 2024, jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia mencapai 3,17 juta orang, di mana 74,51% kepala rumah tangga hanya tamat SD dan 40,66% berusia produktif (30–49 tahun).
"Sekolah Rakyat ini menjawab akar persoalan kemiskinan: pendidikan yang tidak tuntas. Kami di Sumut sangat mendukung program ini karena sejalan dengan misi Gubernur untuk meningkatkan kualitas SDM dan menghapus kemiskinan," tegas Asren.
Turut hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain Sekretaris Dinsos Sumut Fahrizal Nasution, Kabid Linjamsos Halimatus Sakdiah, Kabid Penanganan Bencana M Yuswin Ramadhan Lubis, Kabid Rehsos Senter Ginting, dan Kabid Dayasos Parlin Hutagaol.*