"Penguatan regulasi dan perjanjian kerja sama menjadi penting agar pelaksanaannya terarah dan sesuai ketentuan," ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Abdul Muis menuturkan bahwa Kemensos tengah memfinalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sekolah Rakyat, yang akan menjadi dasar hukum kolaborasi antar lembaga termasuk TNI.
Selama menunggu Perpres rampung, kedua pihak sepakat memulai langkah awal kerja sama melalui Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar operasional.
Agus Jabo menegaskan bahwa hasil audiensi akan segera disampaikan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk ditindaklanjuti.
"Kami berharap proses ini dapat berlangsung cepat, sehingga Sekolah Rakyat dapat berjalan efektif dengan dukungan penuh TNI dalam membina karakter siswa," tutup Agus Jabo.*
(kp/M/006)
PALU Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan risiko serius kelangkaan pang
EKONOMI
MEDAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi S
PEMERINTAHAN
TAPSEL Polres Tapanuli Selatan menggelar upacara kenaikan pangkat pengabdian bagi personel yang dinilai memiliki dedikasi dan loyalitas
NASIONAL
MEDAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses hukum terkait dugaan penyalahguna
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan alasan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah melakukan penyelidikan terkait laporan indikasi ancaman yang diterima 12 o
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang bandar dan dua kurir narkoba di Kelurahan Tanah Seribu,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Linimasa media sosial X ramai membahas isu pemadaman listrik global yang disebut akan terjadi pada Kamis (2/4/2026). Informasi i
EKONOMI
MANDAILING NATAL Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ny. Yupri Ast
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
