SUMATERA UTARA- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan Kepulauan Nias sebagai wilayah pertama penerima Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) pada tahun ajaran 2026/2027.
Kebijakan ini menandai langkah awal Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dalam memperluas akses pendidikan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), terutama bagi daerah dengan tantangan geografis dan sosial-ekonomi paling berat.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, mengatakan pemilihan Nias sebagai zona prioritas bukan tanpa alasan.Baca Juga:
Tingginya angka putus sekolah, keterbatasan sarana pendidikan, serta kondisi kemiskinan menjadi pertimbangan utama pemerintah provinsi.
"Ini komitmen Pak Gubernur untuk menghidupkan kembali wilayah kepulauan yang selama ini jauh tertinggal," ujar Alexander, Selasa, 25 November 2025.
Data Kementerian Pendidikan tahun 2022 menunjukkan 490 anak di Kepulauan Nias tercatat putus sekolah, sementara 50 sekolah dalam kondisi rusak.
Ketimpangan pendidikan inilah yang ingin ditekan melalui PUBG, yang memastikan siswa SMA/SMK/SLB Negeri tidak lagi membayar SPP.
PUBG merupakan bagian dari strategi fiskal pendidikan PHTC untuk menghapuskan pungutan biaya yang masih terjadi di sekolah menengah.
Alexander menjelaskan bahwa kajian akademis program tersebut sudah mencapai 75 persen dan ditargetkan rampung pada akhir November atau awal Desember.
Kajian ini menentukan model pembiayaan yang akan dipakai, apakah melalui klasterisasi wilayah atau berdasarkan data eksisting penerima SPP.
"Model mana yang dipilih akan diputuskan setelah kajian akademik selesai," katanya.
Pada penerapan pertama di Nias, pemerintah menargetkan 41.876 siswa menjadi penerima manfaat dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp21,48 miliar per semester.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub
NASIONAL
MAGELANG Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato tertutup dalam kegiatan retret Ketua DPRD seIndonesia di Akademi Militer (Akmil),
NASIONAL
MAGELANG Presiden Prabowo Subianto menilai Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD seIndonesia merupakan agenda strate
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), membantah keras tuduhan keterlibatannya dalam dugaan pendanaan kasus ijazah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera membahas Rancangan UndangUn
NASIONAL
MAGELANG Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi se
EKONOMI
PAPUA Dua peristiwa berbeda terjadi dalam satu hari di wilayah Papua. Tentara Nasional Indonesia melalui Pusat Penerangan (Puspen) meneg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menduga pelaporan dirinya ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama berk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan pemerintah serta partai politik di dalam koalisi pemerintahan
POLITIK
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali sikap penolakan terhadap keberadaan pangkalan militer asing
NASIONAL
