PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
SUMATERA UTARA- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan Kepulauan Nias sebagai wilayah pertama penerima Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) pada tahun ajaran 2026/2027.
Kebijakan ini menandai langkah awal Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dalam memperluas akses pendidikan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), terutama bagi daerah dengan tantangan geografis dan sosial-ekonomi paling berat.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, mengatakan pemilihan Nias sebagai zona prioritas bukan tanpa alasan.Baca Juga:
Tingginya angka putus sekolah, keterbatasan sarana pendidikan, serta kondisi kemiskinan menjadi pertimbangan utama pemerintah provinsi.
"Ini komitmen Pak Gubernur untuk menghidupkan kembali wilayah kepulauan yang selama ini jauh tertinggal," ujar Alexander, Selasa, 25 November 2025.
Data Kementerian Pendidikan tahun 2022 menunjukkan 490 anak di Kepulauan Nias tercatat putus sekolah, sementara 50 sekolah dalam kondisi rusak.
Ketimpangan pendidikan inilah yang ingin ditekan melalui PUBG, yang memastikan siswa SMA/SMK/SLB Negeri tidak lagi membayar SPP.
PUBG merupakan bagian dari strategi fiskal pendidikan PHTC untuk menghapuskan pungutan biaya yang masih terjadi di sekolah menengah.
Alexander menjelaskan bahwa kajian akademis program tersebut sudah mencapai 75 persen dan ditargetkan rampung pada akhir November atau awal Desember.
Kajian ini menentukan model pembiayaan yang akan dipakai, apakah melalui klasterisasi wilayah atau berdasarkan data eksisting penerima SPP.
"Model mana yang dipilih akan diputuskan setelah kajian akademik selesai," katanya.
Pada penerapan pertama di Nias, pemerintah menargetkan 41.876 siswa menjadi penerima manfaat dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp21,48 miliar per semester.
Setelah Nias, program akan diperluas secara bertahap ke zona Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur.
Total kebutuhan anggaran per semester diproyeksikan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
"Kita targetkan tahun 2029 seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri di Sumut bebas pungutan," ujar Alexander.
Selain menjawab masalah biaya pendidikan, PUBG disebut sebagai intervensi strategis untuk memutus rantai kemiskinan di daerah tertinggal seperti Nias.
Kebijakan ini diproyeksikan membuka akses yang lebih merata bagi siswa miskin, sekaligus menekan angka putus sekolah yang selama ini menjadi persoalan kronis.
Pemerhati pendidikan menilai langkah Sumut ini dapat menjadi model nasional dalam mempercepat pemerataan layanan pendidikan dengan pendekatan berbasis wilayah prioritas.
Dalam konteks ketimpangan pembangunan antarwilayah, Nias menjadi studi kasus bagaimana kebijakan fiskal daerah mampu mengubah peta akses pendidikan di Sumatera Utara.*
(um)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL