Praperadilan Ketiga Kandas, Roy Suryo Disebut Bakal Ajukan Gugatan Jilid Keempat
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
MEDAN – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai menyalurkan tunjangan khusus bagi guru terdampak bencana banjir dan tanah longsor di 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Berdasarkan data Kemendikdasmen, sebanyak 16.500 guru ditetapkan sebagai penerima tunjangan khusus dengan besaran Rp 2 juta per guru, yang disalurkan secara bertahap sejak 24 Desember 2025.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 32,8 miliar sebagai dukungan negara bagi guru yang tetap mengajar di tengah kondisi darurat.Baca Juga:
Koordinator Tim Kerja Aneka Tunjangan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Wendi Kuswandi, menjelaskan mekanisme penyaluran tetap melalui verifikasi dan validasi, namun tidak semua syarat harus dipenuhi.
Guru yang tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan mengajar di daerah 3T terdampak bencana tetap berhak menerima tunjangan.
"Mekanismenya, verifikasi tetap dilakukan, tapi yang penting guru terdata di Dapodik dan mengajar di daerah 3T terdampak bencana," ujar Wendi dalam keterangan tertulis, Kamis (25/12).
Selain tunjangan guru, Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan pendidikan darurat, antara lain:
- 2.873 unit ruang kelas darurat,
- 141.335 paket perlengkapan belajar siswa, meliputi buku, alat tulis, tas, seragam, dan sepatu,
- 16.239 paket perlengkapan keluarga bagi warga satuan pendidikan terdampak.
Data Kemendikdasmen per 14 Desember 2025 mencatat 276.249 siswa dan 25.936 guru serta tenaga kependidikan terdampak bencana.
Sebanyak 15 guru dan 52 siswa dilaporkan meninggal dunia, sementara ribuan lainnya mengalami luka-luka atau masih berada di lokasi pengungsian.
Kerusakan meliputi 6.431 ruang kelas beserta bangunan pendukung dan fasilitas sanitasi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan prioritas pemerintah adalah menjaga kelangsungan pendidikan di tengah situasi darurat.
"Penyelenggaraan pendidikan tetap harus berjalan, hak belajar peserta didik harus terpenuhi," ujarnya.
JAKARTA Polda Metro Jaya merespons putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang tidak menerima gugatan praperadilan ke
NASIONAL
JAKARTA Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,29 persen secara tahunan (yearonyear/yoy) mendapat apresiasi
EKONOMI
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab banyaknya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG).Kami melihat beberapa sebab,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menjadi menteri paling tidak beruntung karena harus menghadapi berbagai t
EKONOMI
SEOUL Pemerintah Korea Selatan mengungkapkan Indonesia telah berupaya memfasilitasi pembicaraan antara Seoul dan Pyongyang. Namun, usulan
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati bagi pelaku korup
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap besaran uang dalam amplop yang diserahkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhard
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengucurkan suntikan dana bantuan sebesar Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah (pemda)
EKONOMI
JAKARTA Hakim tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menolak permohonan praperadilan jilid II
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kami
NASIONAL