JAKARTA TIMUR— Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) menggelar roadshow penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah (PPKS) di SMPN 167 Jakarta Timur, Rabu, 14 Januari 2026.
Kegiatan ini bertujuan mengenalkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 kepada siswa sebagai landasan pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah.
Roadshow yang digelar di Kompleks PTB, Kecamatan Duren Sawit, itu diikuti siswa kelas VII dan VIII serta perwakilan OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas (MPK).Baca Juga:
Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan pendidikan turut hadir, di antaranya Kasatlak Pendidikan Kecamatan Duren Sawit Farida Farhah, Kepala SMPN 167 Tumeri, Ketua Umum DPP GPIB Agung Karang, serta Ketua DPW GPIB DKI Jakarta Dandy Chaprianto sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Dandy menjelaskan bahwa Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menggantikan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015.
Regulasi baru tersebut menekankan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan.
"Peraturan ini mengatur pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban kekerasan di satuan pendidikan. Kekerasan tidak hanya fisik, tetapi juga psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi," kata Dandy.
Ia menambahkan bahwa penguatan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) menjadi salah satu poin penting dalam peraturan tersebut, termasuk mekanisme pelaporan dan perlindungan hukum bagi korban.
Kegiatan ini juga diwarnai dialog interaktif.
Sejumlah siswa mengajukan pertanyaan terkait isu perundungan, termasuk kaitan antara kepribadian introvert dan potensi menjadi korban bullying, serta upaya penanganannya di Indonesia.
Sebagai langkah pencegahan, SMPN 167 Jakarta Timur telah menerapkan sistem pengaduan berbasis barcode yang ditempatkan di setiap meja dan kursi kelas.
Barcode tersebut memungkinkan siswa menyampaikan laporan dugaan perundungan sekaligus kondisi suasana hati, yang akan langsung terhubung dengan guru bimbingan konseling apabila terdeteksi adanya masalah.
Kepala SMPN 167 Tumeri mengatakan inovasi tersebut merupakan bentuk komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman.
"Kami berupaya menjemput persoalan siswa sejak dini agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP GPIB Agung Karang menyatakan roadshow penyuluhan ini akan digelar di berbagai sekolah di Jakarta dan berpotensi diperluas ke daerah lain.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sekolah yang aman dan nyaman.
"GPIB ingin mendorong peran serta masyarakat dalam membangun pendidikan yang bebas dari bullying dan kekerasan," kata Agung.
Ia juga menyebut GPIB sebagai organisasi pemerhati pendidikan yang menaungi ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Organisasi tersebut, kata dia, baru-baru ini meraih peringkat pertama Indeks Kinerja Ormas (IKO) dengan nilai 86,18.*
(dh)
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meragukan motif dendam pribadi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator K
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah pihak sepakat merelokasi SMA Negeri 5 Pematangsiantar sebagai solusi a
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menangani kasus viralnya siaran langs
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) melakukan audiensi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh di Mapolda Aceh,
NASIONAL
BANYUMAS Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa aliran dana hasil korupsi kerap tidak berhenti pada penikmatan pribadi pel
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH Pemerintah Aceh berencana menghentikan penanggungan iuran BPJS Kesehatan bagi warga kategori desil 8 hingga 10 mulai 1 Mei 2026. Kebi
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh memusnahkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu seberat 4.989,24 gram di
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengutus jajaran Kecamatan Medan Marelan untuk menjenguk korban pembegalan yang tengah menj
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa keberhasilan para pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Medan tidak terle
PEMERINTAHAN
JAKARTA Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola PT Pertamina (Persero) periode 20192023 kembali digelar di Pengadi
HUKUM DAN KRIMINAL
