JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan uang hasil rampasan negara senilai Rp11,4 triliun yang diserahkan Kejaksaan Agung akan dimanfaatkan untuk sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk sektor pendidikan dan kemungkinan menutup defisit anggaran.
Dana tersebut diserahkan Kejaksaan Agung ke kas negara dalam seremoni di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 10 April 2026.
Purbaya mengatakan, sebagian dana akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah, mendukung program di Kejaksaan Agung, serta bantuan pendidikan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).Baca Juga:
"Bisa dipakai untuk program pembangunan, termasuk sekolah, termasuk kejaksaan, nanti sebagian juga untuk LPDP, tapi tidak banyak," ujar Purbaya.
Ia juga membuka peluang penggunaan dana tersebut untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meski tidak menyebutkan porsi yang akan dialokasikan.
"Bisa untuk nutup defisit," katanya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyerahkan uang rampasan sebesar Rp11,42 triliun ke kas negara sebagai bagian dari hasil penanganan perkara korupsi, denda lingkungan hidup, hingga penyitaan aset dari aktivitas ilegal di sektor perkebunan dan pertambangan.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyebut dana tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk denda administrasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp7,23 triliun, penyitaan perkara korupsi Rp1,96 triliun, serta penerimaan pajak dan denda lainnya.
Penyerahan dana tersebut disebut sebagai bentuk transparansi penegakan hukum sekaligus optimalisasi penerimaan negara dari hasil penindakan hukum.*
(bb/ad)
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyoroti praktik trade misinvoicing atau manipulasi faktur dalam perdaga
EKONOMI
BANDA ACEH Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) mengukuhkan 262 wisudawan dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana dan Magister ke50
PENDIDIKAN
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengungkap perannya dalam membantu aparat kepolisian membongkar kasus penipuan yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menangkap seorang perempuan berinisial TH alias D (48) yang diduga mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat sedikitnya 1.953 orang tewas akibat serangan militer Israel sejak 2 Maret 2026. Ratusan ko
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan pemerintah tidak keberatan atas langkah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang mengg
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Presiden ke7 RI Joko Widodo menyatakan kesediaannya untuk menunjukkan ijazah asli miliknya, mulai dari jenjang sekolah dasar hingg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar berencana melayangkan somasi kepada pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa
HUKUM DAN KRIMINAL
INDRAMAYU Seorang balita berinisial AZH di Kabupaten Indramayu sempat dilaporkan terlindas kendaraan operasional Makan Bergizi Gratis (M
PERISTIWA
