Hakim Beri Izin Nadiem Makarim Jadi Tahanan Rumah, Ini Syarat Ketatnya
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH – Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) resmi menambah satu program studi baru jenjang magister setelah terbitnya Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tentang pembukaan Program Studi Magister Hukum.
Dengan tambahan tersebut, Pascasarjana Unmuha kini mengelola total lima program studi magister yang mencakup bidang kesehatan, manajemen, teknik, pendidikan Islam, serta hukum.
Penyerahan salinan SK dilakukan oleh Ketua Tim Penyusun Borang Magister Hukum Unmuha, Dr. Meinita, kepada Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Ir. Hafnidar A. Rani, disaksikan langsung oleh Rektor Unmuha Dr. Aslam Nur beserta jajaran wakil rektor.Baca Juga:
Rektor Unmuha menegaskan bahwa pembukaan program studi baru ini bukan sekadar penambahan administratif, melainkan langkah strategis dalam memperkuat kualitas pendidikan tinggi, khususnya dalam mencetak lulusan hukum yang unggul secara intelektual dan berintegritas.
"Kehadiran program studi baru ini bukan hanya pencapaian administratif, tetapi langkah besar dalam mencetak generasi ahli hukum yang unggul dan berintegritas," ujar Aslam.
Sementara itu, Direktur Pascasarjana Unmuha menyebut penambahan Prodi Magister Hukum sebagai bentuk adaptasi institusi terhadap kebutuhan zaman dan perkembangan dunia pendidikan tinggi.
Dengan resmi dibukanya program studi tersebut, berikut daftar lengkap prodi Magister di Pascasarjana Unmuha:
- Magister Kesehatan Masyarakat
- Magister Manajemen
- Magister Rekayasa Sipil
- Magister Pendidikan Agama Islam
- Magister Hukum
Pihak kampus berharap kehadiran prodi baru ini dapat memperkuat peran Unmuha sebagai salah satu perguruan tinggi unggulan di Aceh dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang hukum.*
(dh)
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pengalihan penahanan mantan Menteri Pendidikan, Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Ba
NASIONAL
SURABAYA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya bertujuan mengatasi pe
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan alasan pemerintah melibatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi online (jud
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Polda Bali mengungkap asal 26 warga negara asing yang diamankan dari sebuah penginapan di kawasan Kuta, Bali. Mereka diduga dip
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob yang diperkirakan melan
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilaporkan lima dokter ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggunaan gelar akademik yang dini
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Klaim pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I 2026 menuai kritik dari kalangan akad
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan batu bara milik PT AKT di Kab
HUKUM DAN KRIMINAL