DPR Desak Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN Sebelum 2026 Berakhir
JAKARTA Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi aparatu
NASIONAL
JAKARTA - Polemik hasil Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 terus menjadi sorotan publik. Garda Tipikor Indonesia mendesak MPR RI segera melakukan koreksi administratif terhadap hasil perlombaan guna menjaga marwah kegiatan edukasi kebangsaan tersebut.
Sekretaris Jenderal DPP Garda Tipikor Indonesia, Deri Hartono, menilai substansi utama lomba bukan sekadar menentukan juara, melainkan memperkuat pemahaman pelajar terhadap 4 Pilar Kebangsaan.
"Esensi lomba cerdas cermat ini adalah sosialisasi dan penguatan pemahaman 4 Pilar kebangsaan bagi pelajar. Jika proses penilaiannya inkonsisten, pesan sosialisasi itu jadi kabur," ujar Deri Hartono, Kamis (14/5/2026).Baca Juga:
Polemik mencuat setelah hasil final memperlihatkan Group C dari SMAN 1 Pontianak harus puas sebagai runner up usai kalah 20 poin dari Group B SMAN 1 Sambas.Dalam hasil akhir, Group B memperoleh 90 poin, sedangkan Group C mengantongi 70 poin.
GTI menilai perbedaan keputusan juri terhadap jawaban yang dianggap serupa menjadi pemicu utama kontroversi. Pada babak rebutan, Group C disebut mendapat pengurangan nilai minus 5, sementara jawaban serupa dari Group B justru memperoleh tambahan poin plus 10.
Menurut Deri, solusi mengulang perlombaan bukan langkah yang tepat karena dinilai hanya menghabiskan waktu dan anggaran penyelenggaraan.
"Koreksi yang adil adalah menganulir minus 5 untuk Group C, lalu memindahkan atau menambahkan poin 10 yang diberikan kepada Group B kepada Group C," katanya.
Ia juga menyoroti dampak psikologis terhadap para peserta akibat polemik yang berkepanjangan. Menurutnya, para pelajar seharusnya mendapatkan kepastian dan rasa keadilan setelah mengikuti kompetisi tersebut.
Deri berharap evaluasi ini menjadi momentum pembenahan sistem penjurian agar kegiatan serupa ke depan berlangsung lebih transparan, profesional, dan tetap menjaga tujuan utama pendidikan kebangsaan.
Sebelumnya, MPR RI disebut tengah melakukan evaluasi terhadap dewan juri dan meninjau ulang hasil perlombaan yang kini ramai diperbincangkan publik.*
(dh)
JAKARTA Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera memberikan kepastian status bagi guru honorer dengan mengangkat mereka menjadi aparatu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap laporan harta kekayaan terbaru Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melalui La
NASIONAL
JAKARTA Partai Demokrat mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus deregulasi unt
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada triwulan I 2026 lebih ba
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa status ibu kota negara Indonesia hingga saat ini masih berada di Jakarta. Penegasan itu
NASIONAL
JAKARTA Masyarakat yang sering bepergian menggunakan transportasi udara diminta bersiap merogoh kocek lebih dalam. Kementerian Perhubungan
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus memperkuat hubungan perdagangan dan kerja sama ekonomi dengan Rusia di tengah dinamika ekonomi global
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek lokasi yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di Jalan Denai Gang Jati,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kondisi terbaru pengacara senior Kamaruddin Simanjuntak kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah foto dirinya beredar luas
NASIONAL
JAKARTA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai polemik Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Bara
NASIONAL