Penyesuaian Tarif Kewarganegaraan Berlaku, Pemerintah Janjikan Layanan Lebih Cepat dan Transparan
JAKARTA Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan alasan pemerintah melakukan penyesuaian tarif layanan kewarganegaraan me
NASIONAL
BANDA ACEH – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh menggelar pelatihan Training of Trainer (ToT) Satu Data Muhammadiyah (SatuMu) sebagai upaya memperkuat transformasi digital dalam tata kelola organisasi. Kegiatan yang berlangsung di Aula Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Aceh, Sabtu (25/7/2026), ini menjadi bagian dari implementasi program digitalisasi yang diinisiasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Pelatihan tersebut bertujuan mengintegrasikan seluruh tingkatan kepengurusan Muhammadiyah, mulai dari Pimpinan Pusat hingga tingkat Ranting, ke dalam satu sistem data nasional yang terpusat.
Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PWM Aceh, Mimiasri Adian, SE., MM., mengatakan kegiatan ToT merupakan amanat langsung dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mempercepat sosialisasi dan implementasi program SatuMu di seluruh Indonesia.Baca Juga:
"Kegiatan ini diikuti sekitar 65 peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Aceh," ujarnya dalam laporan kegiatan.
Sementara itu, Wakil Ketua PWM Aceh, Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag., menegaskan bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan yang harus direspons seluruh elemen organisasi Muhammadiyah.
"Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi bagian dari refleksi digitalisasi yang menuntut Muhammadiyah sebagai organisasi modern agar mampu mengikuti perkembangan teknologi," katanya.
Pelatihan menghadirkan Tim SatuMu dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yakni Amir Nashiruddin dari Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah serta Arwanda Isman dari Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta.
Dalam pemaparannya, tim menjelaskan bahwa SatuMu merupakan platform utama yang dirancang untuk mendukung tata kelola organisasi Muhammadiyah secara terintegrasi melalui sistem digital.
Platform tersebut menjadi bagian dari ekosistem digital Muhammadiyah bersama MASA (Muhammadiyah Aisyiyah Super Apps) dan Muhammadiyah ID sebagai identitas digital resmi bagi seluruh warga Muhammadiyah.
Implementasi program ini mengacu pada Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 527/KEP/I.0 sebagai dasar pengembangan sistem tata kelola organisasi berbasis data.
Materi pelatihan juga mencakup penggunaan Direktori Organisasi Muhammadiyah (DOM) sebagai basis data organisasi serta pengelolaan e-KTAM (Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah Elektronik) yang terintegrasi secara nasional.
Selama pelatihan, peserta mendapatkan pembekalan mengenai tugas agen dan verifikator dalam mengelola data organisasi maupun keanggotaan. Agen bertugas memperbarui data organisasi, sedangkan verifikator melakukan validasi terhadap setiap perubahan data guna menjaga akurasi informasi.
JAKARTA Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan alasan pemerintah melakukan penyesuaian tarif layanan kewarganegaraan me
NASIONAL
JAKARTA Penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantas
NASIONAL
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh menggelar pelatihan Training of Trainer (ToT) Satu Data Muhammadiyah (SatuMu) sebaga
PENDIDIKAN
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan selama periode 2024 Juli 2026 dengan kinerja positif. Indeks ditutup me
EKONOMI
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, mengungkapkan rangkaian pr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Don Ritto, Handika Honggowongso, menilai Kejaksaan Agung (Kejagung) terlalu cepat menghubungkan temuan uang dan emas s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan mengunjungi stan Bhayangkari Daerah Aceh dalam ajang Bazar Kreasi Bhayangkari Nusantara (KB
EKONOMI
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Marlina Muzakir mengajak anakanak Aceh untuk berani melawan segala bentuk perundungan atau bullyi
PENDIDIKAN
JAKARTA Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait istilah londo ireng yang disampaikan dalam pidatonya menuai perhatian publik. Istil
POLITIK
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah melakukan perubahan terhadap skema hubungan antara pembayaran zakat dan kewajib
NASIONAL