Tak Tunggu Gedung Rampung, Pemerintah Targetkan 100 Sekolah Rakyat Mulai Beroperasi Akhir Agustus 2026

JAKARTA — Pemerintah menargetkan sedikitnya 50 hingga 100 unit bangunan baru program Sekolah Rakyat mulai aktif beroperasi pada akhir Agustus 2026, setelah perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, sekolah-sekolah tersebut akan mulai digunakan di berbagai wilayah Indonesia.

"Jadi, mulai aktif itu akhir Agustus 2026 setelah HUT RI, 50 sampai 100 unit sekolah baru akan jadi di seluruh Indonesia," kata Teddy di Tangerang, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Baca Juga:

• 5 Provinsi Indonesia Ini Punya Penduduk Lebih Banyak dari Negara Eropa, Sumut Lampaui Swedia

Teddy menjelaskan, pemerintah juga menerapkan konsep sekolah rintisan.

Skema tersebut memungkinkan kegiatan belajar mengajar dimulai tanpa harus menunggu pembangunan gedung permanen selesai.

Menurut Teddy, pembangunan gedung permanen membutuhkan waktu sekitar satu tahun.

Karena itu, pemerintah memilih menyiapkan sekolah rintisan agar anak-anak tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan layanan pendidikan.

"Karena pembangunan butuh waktu mungkin setahun. Tapi anak sekolah tidak boleh terlambat, harus segera. Makanya ada yang rintisan. Tahun lalu awal sudah terlaksana, ini dilanjutkan," ujarnya.

Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program pendidikan pemerintah yang ditujukan untuk membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Program tersebut digagas Presiden Prabowo Subianto dengan Kementerian Sosial sebagai kementerian yang menjadi leading sector.

Pemerintah berharap program Sekolah Rakyat dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak dari keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Untuk wilayah Banten, pemerintah akan menghadirkan dua sekolah baru.

Selain itu, terdapat enam sekolah dengan format rintisan yang disiapkan sebagai fasilitas Sekolah Rakyat.

"Dan khusus untuk wilayah Banten, pemerintah akan menghadirkan dua sekolah baru, serta enam sekolah lainnya dengan format rintisan serupa sebagai fasilitas Sekolah Rakyat," kata Teddy.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah memiliki target yang lebih besar untuk program Sekolah Rakyat pada 2027.

Pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu siswa dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia dapat mengikuti program tersebut.

"Target jangka panjang pemerintah adalah agar setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa," katanya.

Saat ini, jumlah siswa yang telah masuk dalam program Sekolah Rakyat mencapai lebih dari 43 ribu orang.

Jumlah tersebut ditargetkan meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi 150 ribu siswa pada 2027.

Peningkatan tersebut diharapkan dapat dilakukan seiring rampungnya pembangunan gedung permanen di berbagai daerah.

Program Sekolah Rakyat dengan demikian tidak hanya diarahkan untuk menambah fasilitas pendidikan, tetapi juga memperluas akses belajar bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Pemerintah berharap keberadaan sekolah rintisan dapat menjadi jembatan sembari pembangunan gedung permanen diselesaikan di masing-masing daerah.* (km/ad)

5 Provinsi Indonesia Ini Punya Penduduk Lebih Banyak dari Negara Eropa, Sumut Lampaui Swedia

Anggaran Perlindungan Sosial 2026 Tembus Rp500 Triliun, Kemenkeu Minta Masyarakat Ikut Mengawasi

Sosok Ben Mboi, Mentor Prabowo yang Dikenang karena Cinta Rakyat dan Akal Sehat

BI dan BRIN Kaji Potensi Danau Toba Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Kebakaran Lahan di Simalungun Hanguskan Satu Hektare, Api Kini Padam

Renovasi Gedung Kantor Imigrasi Asahan Dimulai, Bupati: Percepat Pelayanan Masyarakat