Tersangka Pemalsuan Surat Tanah, Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Resmi Ditahan
MEDAN Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DP
HUKUM DAN KRIMINAL
"Untuk targetnya berbeda-beda sesuai dengan kontrak yang berproses. Ada yang dimulai di bulan Juli–Agustus dan ada yang akan berproses di bulan September karena baru kontrak," ucapnya.
Terkait sekolah yang terdampak bencana, Terang belum dapat merinci jumlah sekolah yang telah selesai diperbaiki.
"Dapat kami jelaskan bahwa untuk jumlah sekolah yang kita lakukan rehab, itu ada jumlah sekolahnya, jadi kita mendapat dana TKD kemarin yang kita prioritaskan proses rehabilitasinya untuk daerah terdampak bencana. Untuk jumlahnya secara detail nanti kami informasikan kemudian, karena kami tidak bisa menerka-nerka,"ucapnya.
Ia menjelaskan anggaran rehabilitasi sekolah terdampak bencana dipisahkan dari pembiayaan lainnya.
Pemerintah Provinsi Sumut juga memastikan tidak terjadi tumpang tindih dengan anggaran dari pemerintah pusat.
"Tetapi untuk tahun ini, dapat kami sampaikan bahwa untuk sekolah-sekolah yang terdampak bencana itu kita anggarkan untuk proses rehabilitasinya. Dan anggaran yang diberikan kepada sekolah-sekolah, baik itu melalui Cabang Dinas maupun bidang, itu tidak beririsan dengan dana dari kementerian.Jadi, kita pisahkan,"jelasnya.
Jika rehabilitasi sebuah sekolah sudah dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sekolah tersebut tidak lagi dibiayai melalui APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
"Kalau sudah dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu tidak menjadi bagian dari pembiayaan APBD Provinsi Sumatra Utara.
Tetapi melalui data yang ada di Situpasna, sekolah-sekolah yang terdampak bencana itu kita upayakan untuk melakukan rehabilitasi dari dana APBD yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatra Utara,"tutupnya.* (dtm/ad)
MEDAN Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DP
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadaan 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan. Aliansi Mahasis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempercepat penyelesaian sejumlah Program Strategis Daerah (PSD) bidang pendidikan agar d
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan anggaran Rp49,5 miliar lebih untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui
PENDIDIKAN
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah terali
PENDIDIKAN
MEDAN Masalah genangan air dan banjir menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu
PEMERINTAHAN
BATU BARA Sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya mencegah terulangnya aksi tawuran di kalangan remaja, Pemerintah Kecamatan Tanjung T
NASIONAL
JAKARTA Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Pelayanan tersebut menc
KESEHATAN
JAKARTA Ida Yulidina, istri Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara setelah suaminya dicopot Presiden Prabowo Subianto dari jabatan Menteri Keu
NASIONAL
BANDA ACEH Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh bersama Tim Puslabfor Cabang Medan memeriksa secara forensik te
NASIONAL