KPK Usul Batasi Jabatan Ketum Parpol Maksimal Dua Periode, Golkar: Demokrasi Internal Lebih Penting
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai penguatan demokrasi internal partai lebih mendesak dibandingkan pembatasan m
POLITIK
LANGKAT – Sejumlah pedagang takjil di sepanjang Jalan Proklamasi, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, mengeluhkan adanya pungutan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan (OKP) menggunakan karcis parkir dari Dinas Perhubungan Pemkab Langkat.
Faisal, salah seorang pedagang di lokasi tersebut, mengungkapkan kepada awak media bahwa semua pedagang yang berjualan di pinggir jalan itu dikenakan pungutan.
"Ini sangat janggal karena di karcis tertulis retribusi parkir, tetapi malah dikenakan kepada pedagang.
Lebih aneh lagi, yang melakukan pengutipan bukan petugas resmi Dinas Perhubungan, melainkan OKP," ungkap Faisal.
Fenomena ini pun menjadi perhatian publik, mengingat kebijakan semacam ini dapat menimbulkan keresahan di kalangan pedagang kecil yang hanya mencari rezeki selama bulan Ramadan.
Seorang pedagang yang enggan disebut namanya meminta agar Bupati Langkat yang baru dilantik segera memberikan klarifikasi.
"Kami berharap Bupati bisa memberikan penjelasan agar pengutipan ini tidak menjadi isu buruk bagi Kabupaten Langkat," ujarnya.
Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya Polres Langkat, juga diminta untuk turun tangan dan menindaklanjuti kejadian ini.
Para pedagang berharap agar mereka tidak dizalimi dengan pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
Peraturan mengenai retribusi parkir seharusnya hanya berlaku untuk kendaraan yang parkir, bukan untuk pedagang yang berjualan di pinggir jalan.
Jika pungutan ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menambah beban pedagang kecil yang menggantungkan penghasilan dari berjualan takjil selama bulan suci Ramadan.
Publik menantikan respons dari Pemerintah Kabupaten Langkat dan aparat berwenang untuk memastikan tidak ada praktik pungutan liar yang merugikan masyarakat
(ar/7)
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai penguatan demokrasi internal partai lebih mendesak dibandingkan pembatasan m
POLITIK
JAKARTA Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia, Ace Hasan Syadzily, membawa sebanyak 110 peserta program Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar pembahasan Revisi UndangUndang Pemilu d
POLITIK
MEDAN Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Ke
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Japorman Saragih, mengajak seluruh kader dan fungsio
POLITIK
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa perubahan lanskap dunia kerja menuntut tenaga kerja memiliki komp
NASIONAL
ASAHAN Suasana haru, khidmat, dan penuh kebanggaan menyelimuti prosesi Wisuda Sarjana Angkatan keXXXV Institut Agama Islam Daar AlUluu
PENDIDIKAN
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyoroti secara tegas wacana pemekaran wilayah yang mencuat, khususnya yan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna menegaskan bahwa perkara korupsi pembuatan website desa di
HUKUM DAN KRIMINAL