JAKARTA -TNI Angkatan Udara (AU) memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar mengenai kepemilikan Oriental Circus Indonesia (OCI).
TNI AU menegaskan bahwa OCI bukan merupakan unit usaha milik Puskopau Lanud Halim Perdanakusuma, dan Puskopau tidak pernah memiliki ataupun mengelola kegiatan sirkus tersebut.
Keterangan ini disampaikan oleh Kadispen TNI AU, Marsma TNI Ardi Syahri, pada Kamis (24/4/2025).
Ardi menyatakan bahwa informasi yang menyebutkan TNI AU memiliki sirkus OCI adalah tidak benar.
Meski begitu, Ardi mengungkapkan bahwa TNI AU pernah terlibat dalam kerja sama operasional dengan OCI, berupa dukungan untuk pengurusan surat izin pelaksanaan pertunjukan sirkus tersebut.
"TNI AU tidak pernah menjadi pengelola atau pemilik sirkus OCI. Kerja sama yang terjalin bertujuan untuk mempermudah akses dan kelancaran pelaksanaan pertunjukan, bukan sebagai bentuk kepemilikan," ujar Ardi.
Sirkus OCI kini tengah menjadi sorotan setelah adanya dugaan eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap mantan pemainnya.
Terkait hal ini, TNI AU menegaskan siap memberikan keterangan tambahan untuk membantu proses penelusuran fakta yang adil dan transparan.
Sebelumnya, informasi mengenai keterkaitan TNI AU dengan OCI pertama kali disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam rapat bersama Komisi XIII DPR pada Rabu (23/4).
Atnike menyatakan bahwa temuan ini didasarkan pada penelusuran yang dilakukan oleh Komnas HAM pada tahun 1997.
Temuan tersebut mengungkapkan bahwa Puskopau Halim Perdanakusuma pernah memiliki unit usaha yang salah satunya adalah sirkus.
"Komnas HAM menerima dokumen yang menunjukkan bahwa Puskopau Halim Perdanakusuma memiliki unit usaha jasa niaga yang termasuk sirkus," ungkap Atnike.
Namun, TNI AU dengan tegas membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa segala bentuk kerjasama yang ada tidak menunjukkan hubungan kepemilikan atau pengelolaan.
Komnas HAM pun menyatakan akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait temuan tersebut dan dokumen yang menghubungkan Puskopau dengan sirkus OCI.*
(d/a008)
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa nilai perputaran uan
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap sisi lain masa mudanya sebagai pengguna setia transportasi umum kereta a
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjadikan sistem transportasi massal, khususnya kereta
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Gubernur Riau
Hukum dan Kriminal
MEDAN Jumlah penumpang pesawat domestik melalui Bandara Internasional Kualanamu mengalami penurunan signifikan. Salah satu penyebab utam
Pariwisata
PEKANBARU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sembilan
Pemerintahan
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi bukan sek
Pendidikan
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa program Magang Nasional bukan sekadar kegiatan belajar
Pemerintahan
BATU BARA Kasus dugaan percobaan pembunuhan di Desa Suka Maju, Gang Setia, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara masih menyisakan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa pendidikan dan informasi yang membebaskan
Pemerintahan