MEDAN -Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa fenomena semburan lumpur panas di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) bukan disebabkan oleh aktivitas manusia ataupun perusahaan, melainkan murni akibat faktor alam.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby usai rapat koordinasi pengelolaan pertanahan dan tata ruang bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (7/5).
Baca Juga:
Ia menyebutkan bahwa hasil penelitian dari Kementerian ESDM dan Dirjen ESDM menunjukkan semburan tersebut merupakan dampak dari retakan alami dalam tanah yang masih menyimpan potensi gas panas bumi.
"Dari hasil penelitian mereka, itu bukan karena ulah manusia atau sebuah perusahaan, melainkan disebabkan karena fenomena alam," tegas Bobby.
Baca Juga:
Namun, untuk persoalan ganti rugi terhadap warga yang terdampak, Bobby mengatakan pihaknya masih akan mendiskusikannya lebih lanjut bersama Bupati Madina, H. M. Ja'far Sukhairi Nasution.
"Untuk ganti rugi belum ada pembahasan, karena ini kejadian alam. Kecuali akibat aktivitas manusia atau perusahaan, itu baru bisa dibicarakan," tambahnya.
Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial menunjukkan semburan lumpur panas di Desa Roburan Dolok, Kecamatan Penyabungan Selatan, yang memicu kekhawatiran warga.
Dalam video tersebut terlihat semburan lumpur dengan kabut tebal serta gelembung-gelembung panas yang muncul tak jauh dari lokasi pengeboran PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP).
Video tersebut memunculkan dugaan adanya kaitan antara semburan dan aktivitas perusahaan panas bumi.
Warga mengaku kehilangan lahan produktif mereka akibat semburan yang terus meluas.
Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumut menuding adanya pelanggaran HAM dan mendesak pemerintah serta aparat penegak hukum untuk menghentikan aktivitas PT SMGP serta mencabut izinnya.
"Kami meminta izin PT SMGP dicabut dan aktivitas dihentikan karena diduga menyebabkan kerusakan lingkungan serta mengganggu kehidupan warga," tegas Direktur WALHI Sumut, Rianda Purba.
Menanggapi tuduhan tersebut, PT SMGP membantah keterlibatan mereka dalam semburan lumpur panas itu.
Corporate Communication Manager PT SMGP, Agung Iswara, menyatakan bahwa titik manifestasi yang muncul tidak berada di area pengeboran aktif perusahaan dan tidak ada aktivitas produksi sejak 2017.
"Sumur-sumur di Pad-E tidak bertekanan dan belum pernah mengalirkan fluida panas bumi. Manifestasi ini merupakan fenomena alam yang telah dikenal warga sejak 2021," ujar Agung.
Ia menambahkan bahwa semburan tersebut merupakan interaksi alami antara air tanah dan batuan panas, yang umum terjadi di wilayah berpotensi panas bumi.*
(tm/a008)
ROKAN HILIR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memberikan klarifikasi terkait kasus penyelewengan bahan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan harapan besar agar TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantan
Nasional
TEL AVIV Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv pada Sabtu (9/8/2025), memprotes rencana pemerintah Israel yang akan memperluas op
Internasional
BANDUNG BARAT Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus
Nasional
YOGYAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum acara pidana ada
Hukum dan Kriminal
PADANG LAWAS Kasus penyiksaan terhadap seorang bocah perempuan berusia 10 tahun di Desa Sibuhuan Jae, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam laga seru yang berlangsung di Superstar Knockout Volume 3 pada Sabtu malam (9/8/2025), El Rumi berhasil mengalahkan aktor
Entertainment
MEDAN Harga beras yang melambung tinggi dan kelangkaan stok di pasaran menjadi keluhan utama masyarakat Kota Medan. Pemerintah Kota (Pem
Ekonomi
DAIRI Seorang remaja berusia 19 tahun, Siwa Nasen, ditemukan tewas tenggelam di perairan Danau Toba, tepatnya di Pantai Dusun Sialaman,
Peristiwa
JAKARTA Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi K
Ekonomi
