Bobby Dorong Perubahan Besar di Sidebuk-debuk, Pemkab Karo Kaji Penghapusan Retribusi Wisata
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN
MEDAN — Distribusi bantuan bagi korban banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera Utara dinilai belum berjalan optimal.
Akses menuju lokasi terdampak masih banyak yang tertutup, membuat sebagian warga belum tersentuh bantuan pemerintah.
Baca Juga:Karena itu, pemerintah diminta menggandeng pengusaha lokal agar penyaluran logistik dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.
Seruan tersebut disampaikan Sekretaris PD II Generasi Muda KB FKPPI Sumatera Utara, Thamrin Samosir, yang menilai potensi pengusaha lokal belum dimaksimalkan dalam penanganan bencana.
Menurutnya, pelibatan pengusaha grosir di daerah akan membuat distribusi logistik lebih mudah menjangkau korban.
"Penyaluran bantuan logistik terhambat karena beberapa jalur masih tertutup. Alangkah efisien bila distribusi melibatkan pengusaha grosir di daerah terdampak," kata Thamrin, Jumat, 5 Desember 2025.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah melalui camat, lurah, hingga kepala desa dapat langsung berkoordinasi dengan pengusaha grosir bahan pokok.
Model ini, menurut Thamrin, tidak hanya mempercepat penyaluran bantuan tetapi juga mengurangi potensi penjarahan seperti yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.
"Logistik bisa diambil langsung dari pengusaha grosir di sekitar lokasi terdampak. Kita yakin masih ada beberapa toko atau gudang yang menyimpan kebutuhan pangan masyarakat. Karena ini untuk bantuan sosial, pengusaha lokal harus memberi harga yang wajar," ujar Thamrin yang juga menjabat Wakil Ketua DPD KNPI Sumatera Utara.
Ia mencontohkan kondisi di Sorkam, Tapanuli Tengah, yang hingga kini belum tersentuh bantuan pemerintah.
Padahal, daerah itu masih memiliki sejumlah pertokoan dan grosir yang selamat dari bencana dan bisa dioptimalkan sebagai sumber pasokan logistik.
MEDAN Pemerintah Kabupaten Karo berencana menghapus retribusi masuk ke kawasan pemandian air panas Sidebukdebuk setelah mendapat masuka
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana segera mengisi tujuh posisi Dewan Pengarah yang selama ini masih kosong. Sejumlah ahli gizi,
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menjalani pemeriksaan selama sekitar 10 jam di Gedung Jaksa Agung M
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan anggaran tahun 2026 telah mengalami pemangkasan sebanyak dua kali dengan total pengurang
EKONOMI
MEDAN Seorang wanita bernama Titik Wulandari harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan setelah didakwa menggela
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, melantik sebanyak 9 (sembilan) pejabat administrator dan pengawas di ling
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumut untuk menjembatani aspi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah
NASIONAL
SEMARANG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR), termasuk sebuah r
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan anggaran sebesar Rp2,2 triliun untuk mempercepat
NASIONAL