Pemprov Sumut Siapkan Rp5,3 Miliar untuk Rehabilitasi Puskesmas Mandrehe di Nias Barat
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN
MEDAN — Distribusi bantuan bagi korban banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera Utara dinilai belum berjalan optimal.
Akses menuju lokasi terdampak masih banyak yang tertutup, membuat sebagian warga belum tersentuh bantuan pemerintah.
Baca Juga:Karena itu, pemerintah diminta menggandeng pengusaha lokal agar penyaluran logistik dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.
Seruan tersebut disampaikan Sekretaris PD II Generasi Muda KB FKPPI Sumatera Utara, Thamrin Samosir, yang menilai potensi pengusaha lokal belum dimaksimalkan dalam penanganan bencana.
Menurutnya, pelibatan pengusaha grosir di daerah akan membuat distribusi logistik lebih mudah menjangkau korban.
"Penyaluran bantuan logistik terhambat karena beberapa jalur masih tertutup. Alangkah efisien bila distribusi melibatkan pengusaha grosir di daerah terdampak," kata Thamrin, Jumat, 5 Desember 2025.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah melalui camat, lurah, hingga kepala desa dapat langsung berkoordinasi dengan pengusaha grosir bahan pokok.
Model ini, menurut Thamrin, tidak hanya mempercepat penyaluran bantuan tetapi juga mengurangi potensi penjarahan seperti yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.
"Logistik bisa diambil langsung dari pengusaha grosir di sekitar lokasi terdampak. Kita yakin masih ada beberapa toko atau gudang yang menyimpan kebutuhan pangan masyarakat. Karena ini untuk bantuan sosial, pengusaha lokal harus memberi harga yang wajar," ujar Thamrin yang juga menjabat Wakil Ketua DPD KNPI Sumatera Utara.
Ia mencontohkan kondisi di Sorkam, Tapanuli Tengah, yang hingga kini belum tersentuh bantuan pemerintah.
Padahal, daerah itu masih memiliki sejumlah pertokoan dan grosir yang selamat dari bencana dan bisa dioptimalkan sebagai sumber pasokan logistik.
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk
EKONOMI
JAKARTA Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dinilai dapat mengubah strategi tersangka dan kuasa hukumnya d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat politik Center for Indonesian Reform (CIR), Subhan Akbar, menilai peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk ma
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke7 RI Joko Widodo menghadiri prosesi akad nikah Kepala Sekretaris Presiden (Kasespri) R
NASIONAL
JAKARTA Nama Mulyono alias Nono muncul dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Tim Opsnal Ranmor Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh mengungkap kasus dugaan perampasan sepeda motor di wilayah huku
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah tokoh nasional menghadiri akad nikah Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, dengan Chika
NASIONAL
JAKARTA Harga emas Antam bergerak fluktuatif sepanjang pekan terakhir, 1723 Agustus 2026. Meski sempat turun cukup dalam, harga emas ba
EKONOMI
MEDAN Layanan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang resmi memasuki masa uji coba pada Agustus 2026. Moda transportasi publik ini menghubungka
NASIONAL