MEDAN — Distribusi bantuan bagi korban banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera Utara dinilai belum berjalan optimal.
Akses menuju lokasi terdampak masih banyak yang tertutup, membuat sebagian warga belum tersentuh bantuan pemerintah.
Baca Juga:Karena itu, pemerintah diminta menggandeng pengusaha lokal agar penyaluran logistik dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.
Seruan tersebut disampaikan Sekretaris PD II Generasi Muda KB FKPPI Sumatera Utara, Thamrin Samosir, yang menilai potensi pengusaha lokal belum dimaksimalkan dalam penanganan bencana.
Menurutnya, pelibatan pengusaha grosir di daerah akan membuat distribusi logistik lebih mudah menjangkau korban.
"Penyaluran bantuan logistik terhambat karena beberapa jalur masih tertutup. Alangkah efisien bila distribusi melibatkan pengusaha grosir di daerah terdampak," kata Thamrin, Jumat, 5 Desember 2025.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah melalui camat, lurah, hingga kepala desa dapat langsung berkoordinasi dengan pengusaha grosir bahan pokok.
Model ini, menurut Thamrin, tidak hanya mempercepat penyaluran bantuan tetapi juga mengurangi potensi penjarahan seperti yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.
"Logistik bisa diambil langsung dari pengusaha grosir di sekitar lokasi terdampak. Kita yakin masih ada beberapa toko atau gudang yang menyimpan kebutuhan pangan masyarakat. Karena ini untuk bantuan sosial, pengusaha lokal harus memberi harga yang wajar," ujar Thamrin yang juga menjabat Wakil Ketua DPD KNPI Sumatera Utara.
Ia mencontohkan kondisi di Sorkam, Tapanuli Tengah, yang hingga kini belum tersentuh bantuan pemerintah.
Padahal, daerah itu masih memiliki sejumlah pertokoan dan grosir yang selamat dari bencana dan bisa dioptimalkan sebagai sumber pasokan logistik.
Thamrin juga menyinggung soal viralnya pengiriman bantuan lewat helikopter yang membuat barang bantuan rusak.
"Kita yakin keterlibatan pengusaha lokal akan sangat membantu. Yang terpenting, pemerintah harus transparan. Arahkan camat dan lurah untuk memesan kebutuhan masyarakat dari toko terdekat, lalu pemerintah yang membayar. Jika bantuan terdistribusi dengan baik, masyarakat tidak akan melakukan penjarahan," ucapnya.
Ia berharap skema ini dapat dipertimbangkan agar penanganan bencana lebih cepat, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi warga terdampak.*
Baca Juga:
(ad)
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI
BANDA ACEH Keputusan Presiden mengevaluasi kepemimpinan birokrasi di Aceh mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik. Langkah ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimanta
NASIONAL
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk
EKONOMI
JAKARTA Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dinilai dapat mengubah strategi tersangka dan kuasa hukumnya d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat politik Center for Indonesian Reform (CIR), Subhan Akbar, menilai peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk ma
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke7 RI Joko Widodo menghadiri prosesi akad nikah Kepala Sekretaris Presiden (Kasespri) R
NASIONAL
