Distribusi Bantuan Korban Bencana di Sumut Belum Optimal, Pemerintah Diminta Libatkan Pengusaha Lokal

MEDAN — Distribusi bantuan bagi korban banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera Utara dinilai belum berjalan optimal.

Akses menuju lokasi terdampak masih banyak yang tertutup, membuat sebagian warga belum tersentuh bantuan pemerintah.

Baca Juga:

• Kala Solidaritas Menembus Tapal Batas

Karena itu, pemerintah diminta menggandeng pengusaha lokal agar penyaluran logistik dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.

Seruan tersebut disampaikan Sekretaris PD II Generasi Muda KB FKPPI Sumatera Utara, Thamrin Samosir, yang menilai potensi pengusaha lokal belum dimaksimalkan dalam penanganan bencana.

Menurutnya, pelibatan pengusaha grosir di daerah akan membuat distribusi logistik lebih mudah menjangkau korban.

"Penyaluran bantuan logistik terhambat karena beberapa jalur masih tertutup. Alangkah efisien bila distribusi melibatkan pengusaha grosir di daerah terdampak," kata Thamrin, Jumat, 5 Desember 2025.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah melalui camat, lurah, hingga kepala desa dapat langsung berkoordinasi dengan pengusaha grosir bahan pokok.

Model ini, menurut Thamrin, tidak hanya mempercepat penyaluran bantuan tetapi juga mengurangi potensi penjarahan seperti yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.

"Logistik bisa diambil langsung dari pengusaha grosir di sekitar lokasi terdampak. Kita yakin masih ada beberapa toko atau gudang yang menyimpan kebutuhan pangan masyarakat. Karena ini untuk bantuan sosial, pengusaha lokal harus memberi harga yang wajar," ujar Thamrin yang juga menjabat Wakil Ketua DPD KNPI Sumatera Utara.

Ia mencontohkan kondisi di Sorkam, Tapanuli Tengah, yang hingga kini belum tersentuh bantuan pemerintah.

Padahal, daerah itu masih memiliki sejumlah pertokoan dan grosir yang selamat dari bencana dan bisa dioptimalkan sebagai sumber pasokan logistik.

Thamrin juga menyinggung soal viralnya pengiriman bantuan lewat helikopter yang membuat barang bantuan rusak.

Menurutnya, pola lama seperti itu tidak selalu relevan dan seringkali tidak tepat guna.

"Kita yakin keterlibatan pengusaha lokal akan sangat membantu. Yang terpenting, pemerintah harus transparan. Arahkan camat dan lurah untuk memesan kebutuhan masyarakat dari toko terdekat, lalu pemerintah yang membayar. Jika bantuan terdistribusi dengan baik, masyarakat tidak akan melakukan penjarahan," ucapnya.

Ia berharap skema ini dapat dipertimbangkan agar penanganan bencana lebih cepat, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi warga terdampak.*

Baca Juga:

• Kementerian Dikdasmen Turun Langsung, 500 Paket Edukatif Dibagikan untuk Siswa Korban Banjir di Tiga Kabupaten Aceh

(ad)

Kala Solidaritas Menembus Tapal Batas

Kementerian Dikdasmen Turun Langsung, 500 Paket Edukatif Dibagikan untuk Siswa Korban Banjir di Tiga Kabupaten Aceh

Wamenkes Ungkap “Kondisi Mengenaskan” Layanan Kesehatan di Aceh dan Sumatera, 31 RS Terdampak, 156 Puskesmas Tidak Berfungsi!

Pergi Umrah Saat Warga Kebanjiran, Bupati Aceh Selatan Langsung Dicopot Gerindra!

Prabowo: Rakyat Lihat Pemerintah Cepat Mengatasi Masalah Bencana

Merawat Ingatan Kolektif Kita atas Bencana