
Menaker Tegaskan: BSU Bukan untuk Judol, Pengawasan Diperketat!
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
EkonomiLUBUKPAKAM - Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo, dinilai telah melontarkan pernyataan provokatif di hadapan ribuan warga dan kader Al Washliyah yang berunjukrasa di Kantor Bupati Deliserdang, Senin, 26/5/2025.
Di hadapan sekitar 3.000-an massa Al Wasliyah yang unjukrasa, Lom Lom Suwondo mengatakan bahwa Kabupaten Deliserdang merupakan Kabupaten Nahdiyin.
"Ini adalah Kabupaten Nahdiyin. Kalau saudara-saudara Al Washliyah, silakan baca. Ini Kabupaten Nahdiyin. Kalau saudara warga Al Washliyah seperti ini, saudara bukan kader Al Washliyah, saudara provokasi," ucapnya.
Baca Juga:
Lom Lom Suwondo terlihat sangat emosional. Karena ribuan massa Al Washliyah, sebelumnya menolak Lom Lom Suwondo untuk menyampaikan pendapat di hadapan ribuan massa.
Baca Juga:
Atas pernyataan Lom Lom Suwondo tersebut, massa pun tersulut emosi sehingga kericuhan tidak terhindarkan. Bahkan, ribuan warga Al Washliyah Sumut yang diprakarsai 7 organ bagian Al Washliyah Sumut mendesak agar Bupati Deliserdang bertanggung jawab.
Ke 7 organ bagian Al Washliyah Sumut tersebut adalah ISARAH, IPA, HIMMAH, IGDA, GPA Muslimat dan APA Sumut. Turut juga PD Al Washliyah Batubara, PD Al Washliyah Deliserdang, PD Al Washliyah Asahan, para pelajar serta mahasiswa.
Massa yang menggelar aksi tersebut menilai, pernyataan Lom Lom Suwondo di hadapan ribuan massa Al Wasliyah itu, dianggap dapat menjadi pemicu iklim tidak kondusif di Kabupaten Deliserdang. Karena pernyataan itu terkesan membenturkan dua massa Islam terbesar di Sumut, yakni Nahdlatul Ulama –NU- dengan Al Wasliyah.
Padahal, ketika maju sebagai calon Wakil Bupati Deliserdang mendampingi Asri Ludin Tambunan sebagai calon bupati pada Pilkada tahun 2024, pasangan ini bersilaturrahmi ke PW Al Washliyah Sumut untuk mendapatkan dukungan politik.
SENGKETA TANAH
Aksi unjukrasa ribuan warga Al Washliyah di depan Kantor Bupati Deliserdang di Lubuk Pakam itu, terkait dengan sengketa tanah seluas 35.000 meter per segi di Desa Pertumbukan, Kecamatan Galang.
Tanah itu sendiri merupakan milik Al Wasliyah sesuai hasil putusan Mahkamah Agung –MA- yang sudah inkrah. Di atas tanah tersebut, berdiri bangunan gedung milik Pemkab Deliserdang. Karena itu, dalam aksi itu, ribuan massa mendesak agar Bupati Deliserdang merelokasi bangunan yang berdiri di atas 35.000 meter per segi tanah milik Al Washliyah tersebut.
Sempat dilakukan dua kali eksekusi untuk pengosongan tanah tersebut. Dan pada saat itu, diminta agar semua bangunan yang berdiri di atas tanah, harus dirobohkan terkecuali SMP 2 Galang.
Al Washliyah Sumut juga menyurati Bupati Deliserdang Amri Tambunan untuk mencari tanah pertapakan pemindahan SMP 2 dan Puskesmas Petumbukan.
Saat itu, Amri Tambunan memohon secara lisan kepada Al Washliyah agar diberi waktu 10 tahun untuk merelokasi. Tahun 2019, Puskesmas pindah ke Desa Petangguhan. Tapi SMP 2 Galang belum. Pada 4 Januari 2024, SMP 2 Galang pindah ke SD Negeri Pisang Pala. Tanggal 15 April 2025, Disdik Deliserdang mengirim surat pemberhentian pinjam pakai Gedung SMP 2 Galang.
PROVOKASI DAN MEMECAHBELAH
Menanggapi pernyataan Lom Lom Suwondo, Wakil Sekretaris PW Al Washliyah Sumut Rusli Efendi Damanik, menyesalkan pernyataan Lom Lom Suwondo. Ia menilai, pernyataan Lom Lom itu memprovokasi massa dan memecah belah organisasi masyarakat –Ormas- Islam.
Rusli menegaskan, tidak ada satu Ormas di Indonesia menyatakan suatu daerah tempatnya. Karena itu, menurut Rusli, Lom Lom berniat membenturkan Al Washliyah dan NU yang selama ini rukun damai. "Jangan campuradukan persoalan ini dengan politik. Karena tidak ada pun Ormas mengklaim suatu daerah basis kekuasannya," kata Rusli.*
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
EkonomiJAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
EkonomiJAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
EkonomiJAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
NasionalJAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
PemerintahanJAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
EkonomiTAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
KomunitasBANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
PendidikanJAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
NasionalLABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan