Kericuhan Warnai Paripurna DPRD Sumut, Empat Oknum Mengaku Wartawan Tuntut Keadilan PHK

MEDAN — Suasana Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara pada Kamis pagi (17/7/2025) sempat diwarnai kericuhan.

Empat orang yang mengaku sebagai wartawan tiba-tiba membuat kegaduhan di tengah berlangsungnya rapat dengan alasan menuntut keadilan atas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di salah satu perusahaan sawit di Kecamatan Mandoge, Kabupaten Asahan.

Sumber dari petugas keamanan DPRD Sumut menyebutkan bahwa keempat oknum tersebut masuk ke ruang paripurna dengan menunjukkan identitas pers dari beberapa media nasional.

Awalnya, mereka duduk mengikuti jalannya sidang seperti tamu undangan lainnya.

"Sekitar pukul 10.00 WIB, ketika Wakil Gubernur sedang memberikan sambutan, mereka satu per satu berdiri dan hendak membentangkan spanduk di tengah ruangan. Kami langsung bergerak cepat dan mengamankan mereka," ujar seorang petugas keamanan yang enggan disebutkan namanya.

Menurutnya, para oknum tersebut menyuarakan protes atas PHK yang dianggap tidak adil dan berdampak pada masyarakat di wilayah tempat perusahaan sawit beroperasi.

Selain mencoba membentangkan spanduk, mereka juga melemparkan lembaran kertas kosong sebagai bentuk protes simbolik.

"Kami cukup terkejut, karena dari identitas yang mereka bawa, mereka mengaku wartawan. Namun tindakan mereka lebih menyerupai aksi unjuk rasa," tambah petugas tersebut.

Setelah diamankan, sempat dilakukan upaya mediasi dengan mengarahkan mereka untuk menyampaikan aspirasi melalui Komisi E DPRD Sumut.

Namun, keempat oknum tersebut memilih menunggu undangan resmi sambil mengumpulkan data dan bukti terkait PHK yang menjadi pokok persoalan.

Sementara itu, Kepala Bagian Persidangan DPRD Sumut, Lutfi, ketika dikonfirmasi, menyatakan belum mendapatkan laporan resmi mengenai insiden tersebut.

"Saya belum monitor. Nanti akan kami telusuri lebih lanjut," ujarnya singkat.

Peristiwa ini menjadi perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap tamu serta protokol keamanan dalam kegiatan resmi di gedung dewan.

Di sisi lain, persoalan PHK di sektor perkebunan kembali mencuat, menandakan pentingnya perhatian terhadap aspek ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak buruh di daerah.*

(mi/a008)