Jeritan Petani Keramba Sekadau Minta Perlindungan Presiden dari Dampak Limbah Tambang Ilegal: Haruskah Kami Pindah Jadi Warga Malaysia?

- DPR RI turut serta memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak.

- Kompolnas membentuk tim investigasi independen untuk memastikan penegakan hukum berjalan objektif.

Baca Juga:

• Menteri LH Soroti Ancaman Keanekaragaman Hayati di Pulau-Pulau Kecil, Termasuk Raja Ampat
• Presiden Prabowo Resmi Cabut 4 Izin Tambang Nikel di Raja Ampat!

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta kementerian teknis terkait segera melakukan investigasi dan penanganan lapangan demi keberlanjutan hidup masyarakat.

Warga berharap pemerintah pusat dapat segera menerapkan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, di antaranya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Pasal 158 KUHP yang mengatur sanksi pidana terhadap praktik tambang tanpa izin.

Baca Juga:

• Legislator Gerindra Desak Penyelidikan Izin Tambang di Raja Ampat, Soroti Dugaan KKN dan Pelanggaran Prosedur
• Hutan Lindung Dirusak, Warga Pal 6 Ancaman Demo Besar Jika Aktivitas CV RMS Tak Dihentikan

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Sekadau, aparat penegak hukum setempat, serta instansi lingkungan hidup terkait.

Media ini senantiasa membuka ruang bagi hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

Redaksi akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan, serta menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bagian penting dari pengawasan publik terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan keadilan sosial.*