Jeritan Petani Keramba Sekadau Minta Perlindungan Presiden dari Dampak Limbah Tambang Ilegal: Haruskah Kami Pindah Jadi Warga Malaysia?

KALIMANTAN BARAT — Jeritan hati para petani keramba di Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, mencuat ke ruang publik melalui sebuah video berdurasi lebih dari 22 menit yang beredar luas di media sosial, Rabu (30/7).

Dalam rekaman tersebut, mereka mengadukan nasibnya akibat pencemaran Sungai Sekadau yang diduga kuat berasal dari aktivitas tambang emas tanpa izin (PETI) di wilayah hulu sungai.

Ketua kelompok petani keramba, Murni Japar, menyampaikan aspirasi tersebut bersama sejumlah rekannya, antara lain Safi'i, Iwan Kumar, Salbianto, Riduwa, dan Fikri.

Dalam pernyataan yang disampaikan secara terbuka, mereka meminta perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti dugaan pembiaran atas aktivitas PETI yang telah merusak lingkungan dan mengancam kelangsungan hidup warga.

"Kami mohon Bapak Presiden Prabowo sebagai Panglima Tertinggi Negara segera membentuk tim khusus untuk menindak tegas pelaku tambang ilegal. Jika ada oknum aparat yang terlibat atau melindungi aktivitas ini, kami harap dapat segera ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku," ungkap Murni dengan nada tegas.

Aktivitas PETI yang diduga berlangsung sejak lama di kawasan Kecamatan Nanga Mahap dinilai telah mencemari aliran Sungai Sekadau, mengakibatkan kerusakan habitat ikan dan matinya ribuan ikan dalam keramba milik warga.

Banyak petani keramba kini terpaksa menghentikan usahanya karena tak sanggup lagi menanggung kerugian berulang.

Sejumlah warga juga menyampaikan bahwa berbagai pengaduan kepada pemerintah daerah selama bertahun-tahun belum membuahkan hasil.

Bahkan, menurut pengakuan mereka, terdapat intimidasi terhadap warga yang mencoba bersuara.

"Kalau negara tidak lagi mendengar suara rakyat kecil, haruskah kami pindah jadi warga negara Malaysia?" ujar salah satu warga dengan nada getir.

Dalam pernyataannya, para petani menyampaikan empat tuntutan utama:

- Presiden segera menurunkan tim khusus untuk memberantas tambang emas ilegal (PETI) di hulu Sungai Sekadau.

- DPR RI turut serta memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak.

- Kompolnas membentuk tim investigasi independen untuk memastikan penegakan hukum berjalan objektif.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta kementerian teknis terkait segera melakukan investigasi dan penanganan lapangan demi keberlanjutan hidup masyarakat.

Warga berharap pemerintah pusat dapat segera menerapkan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, di antaranya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Pasal 158 KUHP yang mengatur sanksi pidana terhadap praktik tambang tanpa izin.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Sekadau, aparat penegak hukum setempat, serta instansi lingkungan hidup terkait.

Media ini senantiasa membuka ruang bagi hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.

Redaksi akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan, serta menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bagian penting dari pengawasan publik terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan keadilan sosial.*