JAKARTA – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebut guru sebagai beban negara, seperti yang beredar dalam cuplikan video di media sosial.
Ia menyatakan bahwa potongan video tersebut merupakan informasi yang dimanipulasi dan telah keluar dari konteks pidato aslinya.
Melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati, Selasa (19/8/2025), Sri Mulyani menyampaikan klarifikasi secara terbuka.
Baca Juga:
"Cuplikan video yang beredar menampilkan seolah-olah saya menyatakan guru sebagai beban negara adalah HOAKS," tulisnya.
Sri Mulyani menyebut video yang beredar merupakan hasil rekayasa digital dan potongan yang tidak utuh, diduga mengandung elemen deepfake, sehingga menimbulkan kesan yang menyesatkan.
Baca Juga:
Video tersebut dikaitkan dengan pidato Sri Mulyani pada Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB), tanggal 7 Agustus 2025 lalu.
"Faktanya, saya tidak pernah menyatakan bahwa guru adalah beban negara. Mari kita bijak dalam bermedia sosial," ujarnya.
Dalam pidato aslinya, Sri Mulyani sebenarnya menyoroti tantangan keuangan negara dalam hal pembiayaan sektor pendidikan, khususnya terkait gaji guru dan dosen.
Ia mengangkat persoalan ini karena melihat maraknya keluhan di media sosial mengenai rendahnya penghargaan terhadap profesi pendidik di Indonesia.
"Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," kata Sri Mulyani dalam pidatonya.
Ia juga mengangkat pertanyaan penting mengenai skema pembiayaan pendidikan di masa depan, apakah sepenuhnya ditanggung oleh negara atau memungkinkan adanya partisipasi dari masyarakat, meski tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai bentuk partisipasi tersebut.
Menteri Keuangan ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial, terutama ketika informasi tersebut disajikan secara sepenggal dan keluar dari konteks.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
