Hari Cuci Tangan Sedunia, TP PKK Medan Tekankan Pentingnya Hidup Bersih Sejak Anak-anak
MEDAN Staf Ahli Tim Penggerak PKK Kota Medan, Ny. Martinijal Zakiyuddin Harahap, mengajak anakanak membiasakan perilaku hidup bersih da
NASIONAL
TAPANULI SELATAN — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Non-ASN dan Non-Database Tapanuli Selatan atau yang dikenal dengan sebutan Pegawai Honor R4, menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Kamis (21/8/2025).
Ini merupakan hari kedua mereka menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut kejelasan status kerja mereka sebagai pegawai honorer yang selama bertahun-tahun telah mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapsel.
Mereka meminta Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, memberikan penjelasan secara langsung terkait regulasi dan kebijakan terhadap keberadaan pegawai honor R4.
Salah satu orator aksi, Alvan, dalam orasinya menyampaikan keresahan para honorer yang merasa belum mendapat kejelasan nasib, meski telah lama memberikan pengabdian.
"Kami sudah mengabdi bertahun-tahun, kami juga memiliki keluarga yang harus kami nafkahi. Di mana hati nurani Bapak Bupati sebagai pemimpin daerah ini? Kami hanya meminta kejelasan dan hak kami sebagai bagian dari pegawai yang telah lama bekerja di Pemkab Tapsel," ujar Alvan.
Senada dengan itu, Alfin P. Tanjung menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan yang mendalam atas tidak adanya komunikasi resmi dari pemerintah daerah kepada para pegawai honor yang dirumahkan.
Perwakilan massa lainnya, yang enggan disebutkan nama lengkapnya dan menggunakan inisial "P", menambahkan bahwa pihaknya menuntut agar Pemkab Tapsel segera mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan memberikan solusi terhadap status 316 orang pegawai honorer R4.
"Kami meminta Bapak Bupati untuk segera menindaklanjuti dan melaksanakan Surat Edaran No. 8/3832/M.SM.01.00/2025. Kami hanya ingin kepastian masa depan. Kami manusia yang punya akal, perasaan, dan kebutuhan hidup," ungkapnya.
Aksi damai ini diterima secara baik oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kepala Satpol PP Tapsel, Jhon, menyampaikan permohonan maaf karena Bupati, Wakil Bupati, serta Sekda sedang menjalankan dinas luar dan belum dapat menemui massa secara langsung.
"Kami menyampaikan permohonan maaf karena saat ini pimpinan daerah sedang bertugas di luar kota. Namun aspirasi rekan-rekan akan kami teruskan kepada pihak terkait," kata Jhon.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, massa membubarkan diri secara tertib.
Namun, mereka menyatakan akan kembali melanjutkan aksi dalam beberapa waktu ke depan hingga mendapat respons langsung dari Bupati.*
MEDAN Staf Ahli Tim Penggerak PKK Kota Medan, Ny. Martinijal Zakiyuddin Harahap, mengajak anakanak membiasakan perilaku hidup bersih da
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menemukan sejumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Medan belum membayar pajak. Sebagian k
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL