SALAM Desak PLN Sumut Copot Kepala ULP Sibuhuan, Soroti Dugaan Pembiaran Wifi Ilegal di Padang Lawas
MEDAN Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distrib
PERISTIWA
TAPANULI SELATAN — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Non-ASN dan Non-Database Tapanuli Selatan atau yang dikenal dengan sebutan Pegawai Honor R4, menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Kamis (21/8/2025).
Ini merupakan hari kedua mereka menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut kejelasan status kerja mereka sebagai pegawai honorer yang selama bertahun-tahun telah mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapsel.
Mereka meminta Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, memberikan penjelasan secara langsung terkait regulasi dan kebijakan terhadap keberadaan pegawai honor R4.
Salah satu orator aksi, Alvan, dalam orasinya menyampaikan keresahan para honorer yang merasa belum mendapat kejelasan nasib, meski telah lama memberikan pengabdian.
"Kami sudah mengabdi bertahun-tahun, kami juga memiliki keluarga yang harus kami nafkahi. Di mana hati nurani Bapak Bupati sebagai pemimpin daerah ini? Kami hanya meminta kejelasan dan hak kami sebagai bagian dari pegawai yang telah lama bekerja di Pemkab Tapsel," ujar Alvan.
Senada dengan itu, Alfin P. Tanjung menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan yang mendalam atas tidak adanya komunikasi resmi dari pemerintah daerah kepada para pegawai honor yang dirumahkan.
Perwakilan massa lainnya, yang enggan disebutkan nama lengkapnya dan menggunakan inisial "P", menambahkan bahwa pihaknya menuntut agar Pemkab Tapsel segera mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan memberikan solusi terhadap status 316 orang pegawai honorer R4.
"Kami meminta Bapak Bupati untuk segera menindaklanjuti dan melaksanakan Surat Edaran No. 8/3832/M.SM.01.00/2025. Kami hanya ingin kepastian masa depan. Kami manusia yang punya akal, perasaan, dan kebutuhan hidup," ungkapnya.
Aksi damai ini diterima secara baik oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kepala Satpol PP Tapsel, Jhon, menyampaikan permohonan maaf karena Bupati, Wakil Bupati, serta Sekda sedang menjalankan dinas luar dan belum dapat menemui massa secara langsung.
"Kami menyampaikan permohonan maaf karena saat ini pimpinan daerah sedang bertugas di luar kota. Namun aspirasi rekan-rekan akan kami teruskan kepada pihak terkait," kata Jhon.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, massa membubarkan diri secara tertib.
MEDAN Solidaritas Aksi Lintas Mahasiswa (SALAM) kembali menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distrib
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong transisi energi dan aksi iklim saat menjadi pembi
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah atau Gus Abduh, menyatakan dukungannya terhadap wacana pembentukan regulasi yang
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan dalam pelaksanaan Lat
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah membuka peluang bagi lebih banyak tenaga ahli untuk terlibat dalam pengembangan mobil dan motor nasional. Langkah ini
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pemerintah daerah maupun kemen
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG Penganugerahan gelar adat Baginda Pemuka Bangsa kepada Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kedatun Keagungan Lampung
NASIONAL
MEDAN Kebakaran yang melanda pabrik sepatu dan sandal karet PT Yumeida di Jalan Perintis, Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten D
PERISTIWA
BANDAR LAMPUNG Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima gelar adat Baginda Pemuka Bangsa dari masyarakat adat Lampung Pepadun saat
POLITIK
BANDUNG Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Bandung, Jawa Barat, menyeret nama Taufik Hidayat ya
HUKUM DAN KRIMINAL