Pemerintah Perkuat JKP, Menaker: Negara Hadir Saat Pekerja Kehilangan Pekerjaan
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
MEDAN – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kota Medan menggelar aksi demonstrasi damai di depan Gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Jumat (29/8/2025) sore.
Aksi ini merupakan bentuk kritik terhadap kinerja lembaga legislatif yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam orasinya, Ketua Umum Cipayung Plus Kota Medan, Amin Siregar, menyoroti pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh DPRD melalui kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak memberikan dampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
"Kami menilai banyak program yang dijalankan tidak berdampak positif bagi rakyat. Studi banding dan perjalanan dinas yang tidak esensial seharusnya dihapus. Semua bisa dilakukan dari Kota Medan," tegas Amin.
Mahasiswa juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan pajak dan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
"Rakyat diperas lewat kenaikan pajak, sementara elite politik menikmati tunjangan. Ini ironi yang menyakitkan bagi masyarakat bawah," ungkapnya.
Aksi ini juga membawa pesan moral terhadap aparat penegak hukum.
Amin mendesak Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Februanto untuk menyampaikan permintaan maaf atas insiden tindakan represif yang sebelumnya sempat viral di media sosial.
"Jika tidak ada permintaan maaf, kami akan mendesak Kapolri untuk mengevaluasi atau mencopot Kapolda Sumut. Kami tidak ingin insiden di Jakarta terjadi juga di Medan," tambahnya.
Sementara itu, Julpadli Simamora, salah satu pimpinan aksi, menyerukan perlunya reformasi total di tubuh DPRD Kota Medan, yang menurutnya saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Masalah utama rakyat hari ini adalah kemiskinan dan pengangguran. Sayangnya, tidak ada solusi nyata dari para pemimpin," katanya lantang dari atas mobil komando.
Julpadli juga menegaskan bahwa gerakan ini murni suara mahasiswa dan rakyat, bukan ditunggangi agenda tertentu.
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pemerintah terus memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan bagi pekerja
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menyita aset senilai Rp 15,3 miliar milik keluarga bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin. Penyitaan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait pern
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti viralnya video yang memperlihatkan seorang personel
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Keluarga almarhumah Khoiriah Harahap di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menolak penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa industri ekstra
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mukhtaruddin Ashraff Abu, suami Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, dalam penyidikan ka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution resmi menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Sistem Penerima
PENDIDIKAN
JAKARTA Solidaritas antardaerah dalam upaya pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Pulau Sumatra terus menunjukkan penguatan. Pemeri
NASIONAL
JAKARTA Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer menyatakan akan menggugat Komisi Pemberantasa
HUKUM DAN KRIMINAL