Satgas PRR Minta Anggaran Pemulihan Pascabencana Segera Direalisasikan, Fokus Bantu Penyintas
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong seluruh kementerian dan lemba
NASIONAL
JAKARTA – Puluhan massa dari Gerakan Suara Keadilan Netizen menggelar aksi demonstrasi di depan Gerbang Utama Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025) siang.
Dalam aksi ini, mereka menuntut keseriusan lembaga negara dalam memberantas praktik korupsi yang dinilai masih mandek dan tidak transparan.
Pantauan di lokasi, massa mulai berdatangan sejak pukul 12.00 WIB.
Aksi berlangsung damai namun penuh semangat, dengan satu unit mobil komando yang dijadikan panggung orasi.
Secara bergantian, perwakilan massa menyampaikan aspirasi mereka melalui pengeras suara.
"Usut tuntas mafia korupsi. Lawan mafia koruptor!" pekik salah satu orator, disambut sorakan dan tepuk tangan dari peserta aksi lainnya.
Dalam aksi tersebut, sejumlah spanduk dibentangkan di depan pagar DPR.
Di antaranya bertuliskan:
"Stop Kriminalisasi, Jangan Rakyat Miskin yang Jadi Korban"
"Korupsi Musuh, Rakyat Bersatu Lawan Mafia"
Spanduk-spanduk ini menjadi simbol tekanan publik agar DPR turut aktif mengawasi dan mendorong penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.
Salah satu peserta aksi yang enggan disebutkan namanya memperkirakan jumlah massa sekitar 40 orang.
Ia menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan peringatan keras dari publik.
"Kami tidak akan diam. Kasus-kasus korupsi harus diusut tuntas. Jangan rakyat kecil terus yang disalahkan atau dikorbankan," ujarnya.
Meski terjadi konsentrasi massa di depan Kompleks Parlemen, situasi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto terpantau tetap lancar.
Aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat tampak bersiaga di sejumlah titik untuk menjaga ketertiban dan kelancaran arus kendaraan.
Sebelumnya, pihak kepolisian telah menyatakan kesiapan menghadapi serangkaian aksi unjuk rasa yang berlangsung di beberapa titik di Jakarta Pusat.
"Ada tiga agenda unjuk rasa hari ini. Kami menyiapkan pengamanan sesuai standar operasional," ujar Iptu Ruslan Basuki, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat.
Sebanyak 4.216 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Pemprov DKI Jakarta dikerahkan untuk pengamanan.
Dari jumlah tersebut, 2.852 personel difokuskan di sekitar kawasan DPR RI, sementara sisanya disebar ke titik-titik lain.
Selain di depan DPR, aksi serupa juga digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) bersama elemen masyarakat lainnya di kawasan Merdeka Barat, Gambir.
Aksi ini menandakan bahwa isu korupsi dan kriminalisasi masih menjadi kekhawatiran utama masyarakat sipil, terutama di tengah ketimpangan hukum yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada rakyat.*
(bs/a008)
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong seluruh kementerian dan lemba
NASIONAL
JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong agar pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati. Organisasi tersebut menilai kor
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi membuka kembali akses platform forum daring Reddit di Indonesia setelah lebih
SAINS DAN TEKNOLOGI
SOLO Timnas U17 Indonesia harus puas berbagi poin dengan Malaysia setelah bermain imbang 11 dalam laga uji coba bertajuk Garuda Champio
OLAHRAGA
MEDAN Warga kawasan Medan Utara menyampaikan sejumlah keluhan kepada Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam program Sapa Warga y
PEMERINTAHAN
SERDANG BEDAGAI Seorang remaja yang dilaporkan tenggelam di aliran Sungai Ular, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera
PERISTIWA
JAKARTA Pengguna Android ternyata dapat mengetahui sisa masa dukungan perangkat dengan cara yang cukup mudah. Informasi ini penting untu
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan program keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PB
EKONOMI
JAKARTA Komisi VIII DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027.
NASIONAL
KISARAN Kelangkaan semen dan besi mulai dirasakan di wilayah Kabupaten Asahan dan Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara. Kondisi tersebut me
EKONOMI