JAKARTA – Pemerintah akhirnya buka suara terkait rentetan kasus keracunan massal yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.
Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf mewakili pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) atas insiden yang mencoreng salah satu program unggulan tersebut."Tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah," ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menginginkan kejadian tersebut terjadi, dan memastikan akan ada evaluasi menyeluruh oleh BGN bersama pemerintah daerah setempat untuk mencegah insiden serupa di kemudian hari."Ini bukan sesuatu yang kita harapkan, dan bukan sesuatu yang disengaja. Tapi ini harus jadi catatan serius," imbuhnya.
Data terbaru menunjukkan bahwa ratusan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan dari programMBG pada Rabu (17/9/2025).Menurut informasi dari RS Trikora Salakan, hingga Kamis (18/9/2025) pukul 07.00 WITA, jumlah korban mencapai 251 pelajar dari enam sekolah berbeda, termasuk:
- SMA Negeri 1 Tinangkung- SMK Negeri 1 Tinangkung
- SDN Tompudau- SDN Pembina
- SDN Saiyong- MTs Alkhairaat Salakan
Sementara itu, 194 pelajar di Garut, Jawa Barat, juga dilaporkan mengalami gejala serupa. Insiden terjadi di wilayah Kadungora, dengan 177 siswa menunjukkan gejala ringan, sedangkan 19 siswa lainnya harus menjalani perawatan intensif di Puskesmas Kadungora.
Di Kota Tual, Maluku, sedikitnya belasan siswa SD Negeri 19 turut mengalami mual, pusing, dan sakit kepala setelah menyantap makanan MBG, yang diduga tidak layak konsumsi. Mereka kemudian dilarikan ke RS Maren untuk mendapat penanganan medis.
Menanggapi kejadian ini, Prasetyo menegaskan pentingnya respons cepat terhadap para korban. Ia meminta seluruh pihak terkait agar tidak menyepelekan dampak dari kasus-kasus ini.
"Memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya," tegasnya.Sejumlah anggota DPR RI juga angkat suara, mengkritisi lemahnya pengawasan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Mereka menilai lembaga tersebut terlalu longgar dalam pemberian izin kepada penyedia makanan dalam programMBG, tanpa sistem verifikasi yang ketat.Sementara itu, BPOM telah mulai melakukan uji laboratorium terhadap beberapa sampel makanan yang diduga menyebabkan keracunan.
Di Banggai Kepulauan, sumber utama keracunan diduga berasal dari ikan tuna goreng yang disajikan dalam menu MBG.Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu janji kampanye pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan gizi anak-anak sekolah.
Namun, serangkaian insiden keracunan massal ini membuat publik mempertanyakan keamanan dan efektivitas pelaksanaan program.Prasetyo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa program akan tetap berjalan, namun dengan pengawasan ketat dan standar mutu yang diperbaiki.
"Ini semua menjadi evaluasi. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk pemerintah daerah agar hal serupa tidak terulang," pungkasnya.*(km/a008)