Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
JAKARTA– Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ekspor udang ke Amerika Serikat (AS) tetap berjalan meski pemerintah AS mengumumkan pengetatan impor melalui Import Alert (IA) 99-51 dan IA 99-52.
Keputusan ini diambil setelah KKP bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) menyepakati pengaturan terkait kontainer udang yang sudah dalam perjalanan sebelum 13 Oktober 2025. Kontainer tersebut tetap diperbolehkan masuk ke AS meskipun IA 99-52 sudah diumumkan.
Melalui akun Instagram resmi @kkpgoid, Sabtu (18/10/2025), KKP menyatakan, "KKP dan FDA sepakati pengaturan setelah IA 99-52 supaya bisnis tidak terkena dampak negatif akibat perubahan aturan mendadak, tapi tetap menjaga standar keamanan pangan dan pengawasan impor."
Meski begitu, FDA menetapkan beberapa persyaratan bagi kontainer in transit yang tiba di AS setelah 31 Oktober 2025, termasuk lolos prosedur pemeriksaan alternatif (alternative screening procedure).
Sementara itu, kontainer yang terbukti sudah dalam perjalanan sebelum 13 Oktober 2025 tidak akan dikenakan Detention Without Physical Examination (DWPE) berdasarkan IA 99-52, tetapi tetap menjalani prosedur pemeriksaan khusus oleh FDA.
Kasus ini bermula dari temuan kontaminasi Cs-137 pada produk udang beku PT Bahari Makmur Sejati (BMS) pada Agustus 2025.
Perusahaan tersebut merupakan salah satu pemasok utama udang ke AS, dengan total ekspor mencapai 38 juta kilogram pada tahun ini.
Tak hanya itu, FDA juga menemukan kontaminasi Cs-137 pada rempah asal Indonesia, termasuk cengkeh PT Natural Java Spice yang dikirim ke California.
FDA kemudian menahan seluruh impor rempah dari perusahaan tersebut hingga ada bukti perbaikan, dan memperingatkan akan memperluas daftar larangan jika ditemukan pelanggaran baru.
KKP menegaskan bahwa langkah ini memastikan keamanan pangan tetap terjaga sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap bisnis ekspor Indonesia di pasar AS.
Pemerintah juga berkomitmen mendukung perusahaan untuk memperbaiki prosedur produksi dan ekspor agar tetap mematuhi standar internasional.*
(vo/M/006)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL