Jejak Tipu-Tipu di Balik Paket Murah IndiHome

BATU BARA — "Harganya flat, Pak. Enggak ada perubahan." Kalimat pendek dari seberang WhatsApp itu terdengar meyakinkan.

Cukup meyakinkan untuk membuat Raman Krisna warga Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, mendaftar paket internet IndiHome, layanan milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Tapi janji tinggal janji. Sebulan setelah jaringan terpasang, tagihan yang ia terima melonjak lebih dari Rp50.000 dari kesepakatan awal. Raman terkejut. Dugaan praktik tipu-tipu pun mulai terbuka.

Janji Manis di Balik Iklan Murah
Awal kisah terjadi pada Agustus 2025. Raman seperti banyak warga lainnya, disodori iklan IndiHome yang berseliweran di lini masa Facebook.

Baca Juga:

• Setelah Garuda, Pertamina Menyusul? Pemerintah Tak Tutup Kemungkinan WNA Jadi Direksi

Iklan itu mencantumkan paket internet 20 Mbps hingga 200 Mbps, dengan tarif murah dan keterangan "harga flat".
Tanpa curiga, Raman mengklik tautan iklan tersebut. Ia diarahkan ke nomor WhatsApp seorang sales yang mengaku resmi dari IndiHome.

Dari percakapan itu, penawaran disampaikan:
• Paket 150 Mbps: Rp325.000
• PPN 11% + biaya admin: ±Rp40.000
• Total: Rp365.000 per bulan, "flat tanpa kenaikan".
"Saya tanya dua kali soal kenaikan harga, jawabannya selalu tegas: tidak ada," kata Raman kepada bitvonline.com, Sabtu (18/10/2025).
Raman pun mendaftar pada 23 Agustus. Lima hari kemudian, pada 28 Agustus, jaringan IndiHome resmi terpasang di rumahnya. Ia membayar biaya instalasi Rp166.000 plus PPN. Semua berjalan lancar… sampai awal Oktober.

Tagihan Membengkak, Alasan Tak Masuk Akal
Ketika membuka aplikasi MyIndiHome untuk membayar tagihan, Raman kaget. Nominal yang muncul bukan Rp365.000, melainkan Rp421.000, melonjak Rp56.000 dari kesepakatan awal.

"Sales saya hubungi lagi. Dia bilang ini penyesuaian tarif wilayah. Tapi saya coba hubungi sales lain, ternyata masih Rp365.000. Jelas bukan penyesuaian, ini permainan harga," ujarnya.

bitvonline.com mencoba mengonfirmasi dengan menghubungi tiga nomor marketing IndiHome berbeda yang ditemukan lewat iklan Facebook.

Dua di antaranya masih menawarkan harga awal Rp365.000 untuk paket yang sama. Tidak satu pun menyebutkan adanya penyesuaian tarif.

Jaringan Lemot, Layanan Bungkam
Masalah tak berhenti di harga. Setelah sebulan berlangganan, kecepatan internet jauh dari janji.

"Saya ambil paket 150 Mbps, tapi saat speedtest jarang tembus 80 Mbps. Kadang malah di bawah 50 Mbps," ujar Raman.

Ia menghubungi call center Telkom untuk melapor. Namun, yang ia dapat hanya jawaban normatif.

"Mereka cuma kasih skrip standar dan menyuruh saya urus ke sales. Padahal masalahnya tarif, bukan jaringan," katanya.

Modus Lama, Korban Baru
Kasus Raman hanyalah potongan kecil dari fenomena lebih besar. Modus serupa telah berkali-kali dikeluhkan masyarakat di berbagai forum konsumen dan media sosial.
Polanya nyaris identik:
1. Konsumen dijanjikan harga promo atau flat.
2. Setelah pemasangan, tarif melonjak tanpa pemberitahuan jelas.
3. Ketika dikomplain, tanggung jawab dilempar ke sales atau call center.
"Modus seperti ini klasik. Konsumen menjadi korban karena proses tidak transparan dan kontrak sering kali tidak diberikan dalam bentuk tertulis yang jelas," kata Siti Rahma Lubis, pengamat hukum konsumen dari Universitas Sumatera Utara.

Potensi Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen
Menurut pakar hukum praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai penyesatan konsumen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terbukti menyesatkan, sanksinya bisa administratif hingga pidana," ujarnya.

Selain itu, sebagai perusahaan pelat merah, Telkom juga berada di bawah pengawasan Ombudsman RI. Jika ada indikasi maladministrasi, seperti ketidakjelasan tarif atau pelayanan yang tidak profesional, Ombudsman berwenang memberikan tindakan korektif.

Perlawanan Konsumen
Tak tinggal diam, Raman kini tengah menyiapkan laporan ke Ombudsman RI dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

"Kalau dibiarkan, mereka bisa seenaknya. Ini bukan sekadar soal harga, tapi soal kejujuran," tegasnya.

Langkah ini penting, mengingat skala layanan IndiHome yang masif. Menurut data Kementerian Kominfo, jumlah pelanggan IndiHome pada 2025 mencapai lebih dari 9 juta pengguna.

Jika hanya 1% pelanggan mengalami selisih Rp50.000 per bulan, potensi kerugian konsumen mencapai Rp4,5 miliar per tahun.

Kasus Raman Krisna menguak praktik gelap di balik penawaran paket internet murah: iklan manis, kontrak samar, dan tanggung jawab yang kabur.

Dalam pasar telekomunikasi yang semakin kompetitif, transparansi seharusnya menjadi kewajiban, bukan kemewahan.

Kasus ini bukan hanya soal Rp50.000. Ini soal hak konsumen, integritas layanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN.*

(a008)

Setelah Garuda, Pertamina Menyusul? Pemerintah Tak Tutup Kemungkinan WNA Jadi Direksi

WiFi Lemot? Begini Cara Mengetahui dan Memutus Perangkat Tak Izin

Presiden Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN: Saya Sangat Bersemangat!

Tarif PPN 11 Persen Bakal Dikaji Turun, Pemerintah Intip Potensi Daya Beli Publik

UU BUMN Terbaru: Kementerian BUMN Berubah, Danantara Pegang 99% Saham

Disindir Tak Punya Wewenang, Purbaya Balas: Saya Kan Pengawas Danantara!