
Tito Karnavian Minta Pemda Giatkan Operasi Pasar Lewat Tujuh Kanal Distribusi Beras SPHP
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas pasok
EkonomiJAKARTA— Puluhan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia menggelar aksi damai di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (20/10).
Aksi berlangsung tidak jauh dari kawasan Patung Kuda, titik yang kerap menjadi lokasi unjuk rasa.
Dalam aksi tersebut, para pengemudi ojol menyuarakan tujuh tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus bentuk dukungan terhadap pemerintahan yang baru berjalan.Baca Juga:
Tuntutan pertama, Garda Indonesia meminta Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum guna memberikan perlindungan bagi pengemudi ojek online secara formal. Selama ini, mereka menilai belum ada regulasi yang mengatur secara komprehensif tentang status kerja dan perlindungan hukum bagi pengemudi ojol.
Tuntutan kedua menyoroti sistem pembagian hasil antara pengemudi dan aplikator. Garda mendorong pemerintah menetapkan skema bagi hasil 90:10, yakni 90 persen untuk pengemudi dan 10 persen untuk perusahaan aplikasi.
"Selama ini, ketimpangan bagi hasil masih jadi persoalan. Kami ingin keadilan," ujar salah satu peserta aksi di lokasi.
Tuntutan ketiga menyangkut regulasi tarif antar barang dan makanan. Garda berharap pemerintah menetapkan kebijakan tarif yang adil dan berpihak pada pengemudi.
Keempat, Garda menyatakan apresiasi terhadap program kerja Presiden Prabowo selama satu tahun terakhir yang dinilai berpihak kepada rakyat kecil.
Pada tuntutan kelima, Garda mendesak pemerintah untuk melakukan audit investigatif terhadap perusahaan-perusahaan aplikator transportasi online. Mereka menduga ada praktik bisnis yang merugikan pengemudi dan perlu dikaji secara mendalam.
Tuntutan keenam, Garda menyatakan kesiapan menjadi bagian dari masyarakat sipil yang menjaga tatanan demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.
Sementara tuntutan terakhir, mereka menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah konkret serta program kerja Presiden Prabowo yang dinilai pro terhadap rakyat.
Setelah membacakan tujuh poin tuntutan, massa aksi dari Garda Indonesia membubarkan diri dengan tertib. Tak lama berselang, kelompok mahasiswa mulai berdatangan ke kawasan tersebut.
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas pasok
EkonomiACEH Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) Aceh Besar menggelar diskusi interaktif yang diikuti lebih dari 100 anak muda dalam rangka merefl
PolitikPEKANBARU Ketua Ormas Pemuda Tri Karya (Petir), Jekson Sihombing, ditangkap aparat Kepolisian Daerah (Polda) Riau atas dugaan kasus pemer
Hukum dan KriminalBANDA ACEH Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke74 Humas Polri tahun 2025, Polda Aceh menggelar serangkaian kegiatan yang mengajak part
PemerintahanBATU BARA Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Mekar Baru memperkenalkan produk hasil olahan tanaman bunga
PemerintahanJAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan optimisme terhadap target penciptaan 19 juta lapangan kerja yang dicanangkan Wakil
PemerintahanJAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekhawatirannya atas lambatnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da
PolitikBINJAI Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar evaluasi program tahun 202
PemerintahanBANTEN Kontingen Paramotor Aceh mencatat sejarah gemilang dengan menyabet gelar Juara Umum pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Paramotor
OlahragaTANJUNG JABUNG TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) resmi meluncurkan Program Bantuan Seragam Sekolah Gratis u
Pemerintahan