Karya Jurnalistik Dinilai Rawan Dibajak di Era Digital, PWI Dorong Aturan Lebih Kuat di UU Hak Cipta
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
TANGGERANG SELATAN– Musyawarah Kota (Mukota) IV Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terpaksa ditunda setelah terjadi kekacauan dalam penyelenggaraan, Sabtu (25/10/2025).
Penundaan ini dipicu sejumlah masalah, mulai dari perubahan mendadak jumlah peserta yang sah hingga susunan acara yang tidak jelas.
Menurut Abdul Rahman (Arnovi), salah satu bakal calon Ketua Kadin Tangsel, kekacauan ini sebenarnya bisa diprediksi.Baca Juga:
"Selama ini kan selalu aklamasi.Saya yang sudah terbiasa dalam organisasi tidak merasa kecewa, hanya saja sangat disayangkan panitia tidak memiliki opsi-opsi saat menyelenggarakan Mukota," ujarnya.
Arnovi menilai, kurangnya pengalaman panitia menjadi faktor utama kekacauan. Perubahan jumlah peserta yang memenuhi syarat sebagai peserta penuh dan rundown acara yang berantakan menjadi sorotan utama yang akhirnya memicu penundaan.
Penundaan ini telah disepakati bersama oleh panitia dan kedua calon yang sudah mendaftar.
"Ingat ya, kesepakatannya kita hanya menunda, bukan deadlock. Jadi hanya waktu dan tempatnya saja yang bisa berubah. Panitia berjanji akan memberitahukan dalam waktu satu minggu dari hari ini," tegas Arnovi.
Meski demikian, Arnovi menekankan satu hal yang tidak boleh berubah dari kesepakatan: jumlah peserta yang memenuhi syarat tetap sesuai hasil Berita Acara Rapat Pleno pada 24 Oktober di Serang, yaitu sebanyak 660 peserta.
Keputusan penundaan ini diharapkan memberikan waktu bagi panitia untuk memperbaiki penyelenggaraan sehingga Mukota IV Kadin Tangsel dapat berlangsung profesional dan tertib sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Namun, hingga berita ini diturunkan, jadwal dan lokasi baru Mukota IV Kadin Tangsel masih belum diumumkan.*
(M/006)
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong penguatan perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik agar masuk dalam revisi
NASIONAL
LUBUKPAKAM Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Deli Serdang mengungkap adanya dugaan kebocoran PAD yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Cadangan beras pemerintah Indonesia tercatat menembus lebih dari 5 juta ton atau tepatnya mencapai 5,2 juta ton di gudang Perum Bu
EKONOMI
SOLO Penggugat terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit (CLS) resmi mengajukan banding ke Pengadila
POLITIK
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar temuan beras premium oplosan yang dijual di pasaran dengan harga jauh
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah terus memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, seperti
EKONOMI
WASHINGTON Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan perintah tegas kepada Angkatan Laut AS untuk menembak kapalkapal Ira
INTERNASIONAL
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajukan penambahan 5.000 guru untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Usulan ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Partai Golkar menilai usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (parpol) maksimal dua periode dapat menjadi langk
POLITIK
JAKARTA Ustaz Khalid Basalamah mengakui telah mengembalikan uang senilai Rp 8,4 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL