Tuduhan Ada “Dalang” Aksi Masyarakat, IM-RB Desak Bupati Mandailing Natal Klarifikasi

MANDAILING NATAL – Ikatan Mahasiswa Ranto Baek (IM-RB) mengecam keras pernyataan Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, yang menuding adanya "dalang di balik" aksi masyarakat di wilayah Pantai Barat Mandailing Natal.

Ketua IM-RB, Ahmad Afandi Nasution, menyebut tudingan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap gerakan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat yang sedang memperjuangkan hak-haknya.

Baca Juga:

• Komandan Madina Gelar Aksi di Kantor Bupati, Desak Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Puskesmas Gunungtua

"Pernyataan Bupati Madina mencederai hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Pemerintah seharusnya menjadi pelindung dan fasilitator masyarakat, bukan menebar kecurigaan tanpa dasar," kata Afandi, Rabu (5/11).

IM-RB menegaskan aksi masyarakat di depan Kantor Bupati Mandailing Natal merupakan bentuk penyampaian aspirasi sah yang berlandaskan hukum.

Aksi tersebut lahir dari persoalan nyata, seperti hak plasma, hak atas tanah, dan tata kelola perkebunan sawit di kawasan Pantai Barat.

Afandi menilai pernyataan Bupati menunjukkan sikap bertolak belakang dengan komitmen keterbukaan terhadap kritik.

Sebelumnya, pada acara di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Minggu (23/3), Saipullah Nasution menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan saran untuk kemajuan bersama.

"Namun kenyataannya berbeda. Saat masyarakat menyuarakan persoalan nyata, muncul tuduhan yang tidak berdasar. Ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah alergi terhadap kritik," ujar Afandi.

IM-RB mendesak Bupati Mandailing Natal memberikan klarifikasi terbuka mengenai pernyataannya, membuka ruang dialog transparan antara masyarakat terdampak, mahasiswa, dan perusahaan terkait persoalan plasma, izin HGU, serta pengawasan lingkungan.

"Pernyataan tanpa dasar hanya akan memperkeruh keadaan dan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyatnya. Kami menyerukan agar pemerintah daerah kembali pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberpihakan kepada rakyat," tegas Afandi.

IM-RB juga mengajak seluruh elemen masyarakat, media, dan pemangku kebijakan untuk mendorong pemerintahan yang adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat.