Polres Nias Selatan Gelar Tes Urine Mendadak, 30 Personel Dinyatakan Negatif Narkoba
NIAS SELATAN Kepolisian Resor Nias Selatan menggelar pemeriksaan urine mendadak terhadap sejumlah personel usai apel pagi di Mapolres Ni
NASIONAL
SERGAI – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Memajukan Sumatera Utara (APMPEMUS) menyoroti dugaan penyimpangan anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) untuk pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sejak tahun anggaran 2023–2025.
Ketua APMPEMUS, Iqbal, mengungkapkan bahwa informasi dari masyarakat menyebut anggaran per titik TPA bisa mencapai puluhan juta rupiah.
Namun, kondisi lapangan justru memperlihatkan pengelolaan yang jauh dari standar.Baca Juga:
"Ada informasi dari aduan masyarakat bahwa anggaran per titik TPA bisa mencapai puluhan juta rupiah. Namun kondisi lapangan sangat memprihatinkan. Ini tidak boleh dibiarkan, aparat penegak hukum wajib menelusuri," ujar Iqbal, Kamis (6/11/2025).
Aliansi ini juga menemukan tumpukan sampah di Afdeling II PTPN IV Regional II Adolina, yang berada dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan negara.
Dugaan muncul bahwa alat berat milik PTPN IV kerap digunakan untuk membersihkan dan mengangkut sampah masyarakat, yang menimbulkan pertanyaan terkait penggunaan anggaran DLH.
"Jika benar fasilitas BUMN dipakai untuk membantu pembersihan sampah masyarakat, maka kemana anggaran DLH? Apakah dana itu terserap sesuai peruntukan?" tegas Iqbal.
APMPEMUS menegaskan pihaknya tidak menuduh siapapun, tetapi menuntut klarifikasi, audit, dan penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran.
Mereka meminta Inspektorat, kejaksaan, dan kepolisian melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap alokasi, kontrak, dan realisasi kegiatan TPA di seluruh wilayah Sergai.
Desakan ini mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Tipikor terkait penyalahgunaan wewenang dan perbuatan merugikan keuangan negara.
Iqbal menegaskan, "Jika ada pembiaran, kelalaian, atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai, ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi bisa masuk ranah pidana."
Aliansi juga memberikan apresiasi kepada PTPN IV yang dinilai telah menyediakan lokasi dan sarana pengelolaan sampah di lingkungan kerja mereka.
NIAS SELATAN Kepolisian Resor Nias Selatan menggelar pemeriksaan urine mendadak terhadap sejumlah personel usai apel pagi di Mapolres Ni
NASIONAL
JAKARTA Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral yang dipimpin Kapolri Jenderal Li
NASIONAL
DELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terbuka terhadap berbagai bentuk kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, menekankan pentingnya koordinasi dan percepatan pelaksanaan program di ber
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai bersama Satuan Tugas (SATGAS) AMPI menyalurkan b
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi, menerima audiensi Pertamina Corporate University (PCU) untuk memb
EKONOMI
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meninggalkan rapat virtual bersama sejumlah pejabat peme
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI) Wilayah Aceh mengutuk keras eskalasi serangan militer yang dilakukan Amerika Se
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan penghasutan, Delpedro Marhaen, menegaskan dalam pleidoinya bahwa demonstrasi besarbesaran yang terjadi pa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketegangan di Timur Tengah kian memanas setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran, yang memicu penutu
EKONOMI