DPRD Madina Soroti Pembangunan Gedung PMI Tak Kunjung Rampung Meski Sudah Enam Kali Dianggarkan

MANDAILING NATAL –Komisi III DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan tinjauan lapangan ke sejumlah proyek pembangunan di wilayah Panyabungan dan sekitarnya.

Dalam kunjungan tersebut, para anggota dewan menyoroti sejumlah proyek infrastruktur yang belum rampung, termasuk pembangunan gedung Palang Merah Indonesia (PMI) yang dinilai "ironis" karena telah dianggarkan enam kali namun belum juga bisa difungsikan.

Ketua Komisi III DPRD Madina, Teguh, mengatakan pembangunan lanjutan gedung PMI tersebut kembali mendapat alokasi dana sebesar Rp 500 juta untuk tahap pembangunan tingkat dua.

Baca Juga:

• Kasus Korupsi Jalan Sumut, Rayhan Piliang Nangis Bacakan Pledoi: Cuma Bantu Ayah Cari Nafkah

Namun, menurutnya, pekerjaan di tingkat bawah saja belum rampung.

"Kami merasa ironis. Gedung PMI ini sudah enam kali dianggarkan, tapi sampai hari ini belum bisa digunakan. Untuk tahap keenam ini saja nilainya Rp 500 juta, tapi bagian bawah saja belum selesai," ujar Teguh saat meninjau lokasi, Rabu (12/11/2025).

Ia menegaskan bahwa DPRD berharap ke depan Pemerintah Daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang matang agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan proyek yang terbengkalai.

"Kami berharap Pemda ke depan memiliki perencanaan yang lebih baik sehingga pembangunan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Selain menyoroti proyek PMI, Komisi III juga meninjau peningkatan jalan Panyabungan–Pagur senilai Rp 1,4 miliar.

Proyek tersebut disebut telah mencapai tahap Provisional Hand Over (PHO) dan kini memasuki masa pemeliharaan hingga Maret 2026.

"Kami berharap masyarakat ikut mengawasi. Bila ada kerusakan atau kekurangan di lapangan, tolong sampaikan ke kami dan pihak terkait agar kontraktor, dalam hal ini PT Gunung Kulabu, bisa segera menindaklanjuti," ujar Teguh.

Di lokasi berbeda, DPRD juga memantau pembangunan Puskesmas Panyabungan Jae yang menelan biaya Rp 2 miliar.

Berdasarkan hasil tinjauan, progres fisik proyek tersebut telah mencapai 65 persen.

"Kita berharap kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu agar segera bisa dimanfaatkan masyarakat," kata Teguh.

Menurut Teguh, kegiatan tinjauan lapangan ini bukan hanya bentuk pengawasan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab DPRD dalam memastikan anggaran daerah terserap secara efektif.

"Tinjauan lapangan ini kami jadikan bahan pertanggungjawaban kepada masyarakat, sekaligus laporan resmi kepada pimpinan DPRD dan Bupati Madina. Harapannya, hasil evaluasi ini bisa memperbaiki kinerja pembangunan ke depan," ujarnya.

Teguh juga menambahkan bahwa daerah dengan penyerapan anggaran yang baik akan mendapatkan prioritas lebih tinggi dari pemerintah pusat.

"Sesuai arahan Menteri Keuangan, daerah yang mampu menyerap anggaran dengan baik akan mendapat perbaikan transfer dana di tahun berikutnya. Karena itu, pengawasan seperti ini penting dilakukan," pungkasnya.*

(ad)

Kasus Korupsi Jalan Sumut, Rayhan Piliang Nangis Bacakan Pledoi: Cuma Bantu Ayah Cari Nafkah

Menuju BUMD Unggulan, Pemprov Sumut Siapkan Ranperda Perseroda dan Penyertaan Modal Bank Sumut

Bupati Fery Sahputra Simatupang Tekankan Pentingnya Data Akurat dalam Pembangunan Daerah

Warga Ragom Gawi 1 Sambut Gembira Jalan Baru di Bandar Lampung

BPSK Medan Dorong DPRD Sumut Perkuat Ranperda Perlindungan Konsumen

Bupati Simalungun Hadiri HUT ke-14 Partai Nasdem, Dorong Sinergi Pemerintah dan Partai