TNI AD Telusuri Keterlibatan Jenderal dalam Sengketa Lahan Jusuf Kalla di Makassar

"Tiba-tiba datang mau merekayasa segala macam. Mereka itu pembohong, perampok," katanya dengan nada tinggi.

Menurut JK, tindakan GMTD bukan sekadar soal bisnis, melainkan menyangkut martabat masyarakat Bugis-Makassar yang menjunjung tinggi nilai siri' (harga diri).

"Selama 30 tahun kami menjaga tanah ini. Ini soal kehormatan. Dalam Islam, mempertahankan tanah itu jihad," tegasnya.

Sejumlah pekerja di lokasi pun menyatakan kesetiaan membela JK.

"Harga mati membela Puang JK, karena datanya jelas, sertifikatnya lengkap," ujar seorang penjaga lahan.

JK juga mempertanyakan legalitas eksekusi lahan yang dilakukan tanpa prosedur resmi.

"Eksekusi harus ada pengukuran resmi. Mana BPN-nya? Mana camatnya? Tidak ada semua," katanya.

Kasus ini mempertemukan dua kekuatan besar, pengusaha nasional dan institusi hukum, dalam pusaran sengketa tanah yang lama tertunda.

Di tengah tensi tinggi, TNI AD berupaya menjaga jarak agar citra netralitasnya tak tercoreng.

Bila hasil investigasi menunjukkan adanya pelanggaran etik oleh perwira aktif, kasus ini bisa menjadi ujian bagi komitmen TNI terhadap prinsip profesionalisme di era sipil.*

(lp/ad)

Kronologi Penembakan Lhokseumawe: Berawal Dari Transfer Rp 90 Juta hingga Eksekusi di Jembatan

Polres Lhokseumawe Bekuk Pelaku Penembakan di Jembatan Kota Blang, Satu Orang DPO

Pasca Kericuhan, Ratusan Personel Poldasu Disiagakan di Polres Dairi

Sinergi TNI dan Masyarakat, Babinsa Bengkel Sari Dorong Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Terbukti Kuasai Lahan HGU PT Sri Timur, Kejari Langkat Eksekusi Kades Sei Tualang

Mentan Amran Copot Pejabat Kementan di Tengah Sidak Usai Ketahuan Sewakan Lahan Negara