Palas Tingkatkan Transparansi, Kominfo Gelar Rakor Pejabat PPID 2025
PALAS Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Padanglawas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pejabat Pengelola Infor
Pemerintahan
PATI – Satpol PP Kabupaten Pati kembali melakukan penertiban terhadap puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitar barat Pendopo Kabupaten Pati, tepatnya di kompleks Alun-Alun Simpang Lima. Penertiban tersebut dilakukan karena kawasan tersebut masuk dalam zona merah untuk PKL berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) setempat.
Pada Minggu, 24 November 2024, Satpol PP menyiagakan mobil patroli di lokasi tersebut sejak pukul 15.00 WIB. Tidak lama setelah itu, para PKL mulai berdatangan dengan membawa gerobak untuk berjualan. Namun, mereka segera berhadapan dengan petugas yang memberikan arahan. Setelah melakukan audiensi, petugas akhirnya memutuskan untuk mengalihkan para pedagang ke Jalan Kartini, di depan kantor Satpol PP, agar tetap dapat berjualan tanpa melanggar aturan yang berlaku.
Kepala Satpol PP Pati, Sugiyono, menjelaskan bahwa lokasi di sekitar Pendopo Pati memang sudah ditetapkan sebagai zona merah untuk PKL. “Untuk barat Pendopo Kabupaten Pati atau kompleks Alun-alun Simpang Lima sudah tidak bisa digunakan untuk jualan karena kawasan ini masuk dalam zona merah,” ujarnya. Sugiyono menambahkan bahwa untuk sementara waktu, para pedagang dapat berjualan di Jalan Kartini, yang diharapkan dapat menjadi lokasi alternatif yang ramai.
Sebelumnya, pada Sabtu (23/11), beberapa PKL yang sebelumnya berjualan di Alun-alun Kembang Joyo, memindahkan tempat berjualannya ke barat Pendopo Pati. Mereka mengklaim bahwa lokasi tersebut bukan zona merah sesuai dengan aturan yang ada. Indro Sinpo, salah satu perwakilan PKL, mengungkapkan keluhannya atas penertiban ini. Ia menyebutkan bahwa masyarakat setempat sudah memberikan izin bagi para pedagang untuk berjualan di lokasi tersebut.
“Di kawasan pegadaian ini kan zona kuning, kenapa kok jadi zona merah? Kami tidak mengganggu jalan dan tidak ada masalah,” kata Indro. Ia juga menambahkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari berjualan di Alun-alun Kembang Joyo sangat tidak menentu, sehingga banyak PKL yang beralih ke lokasi baru demi mencari pendapatan yang lebih stabil.
Indro berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan nasib para PKL ini dan memberikan ruang bagi mereka untuk berjualan di pusat Kota Pati, khususnya di lokasi yang lebih strategis. “Harapan kami, ada revisi Perda yang memungkinkan PKL bisa berjualan di pusat kota, agar malam hari Pati tetap hidup,” tambahnya.
Meski begitu, Sugiyono memastikan bahwa penertiban ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan mendukung peraturan yang ada. Satpol PP berkomitmen untuk terus menegakkan aturan demi kenyamanan masyarakat secara keseluruhan.
Penertiban PKL ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Pati untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan menjaga estetika kota. Masyarakat dan pedagang diharapkan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi semua pihak.
(JOHANSIRAIT)
PALAS Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Padanglawas menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pejabat Pengelola Infor
Pemerintahan
PALAS Menanggapi potensi meningkatnya bencana alam akibat perubahan cuaca dan memasuki musim kemarau, Polres Padanglawas (Palas) menggel
Pemerintahan
PALAS Polres Padanglawas (Palas) resmi menerbitkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka pembunuhan di Desa Hapung, Keca
Pemerintahan
PALAS Warga Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja Tinggi, berinisial MR (38), ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Lawas (Palas) ka
Hukum dan Kriminal
PALAS Pimpinan Cabang BRI Sibuhuan, Dedi Harpian, AS, menekankan pentingnya semangat inovasi dan pelayanan yang berdampak bagi masyaraka
Peristiwa
BANDAR LAMPUNG Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi
Pemerintahan
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster meresmikan pemugaran dan pembangunan baru Pura Penyusuhan di Desa Adat Kubutambahan, Buleleng, pada
Pemerintahan
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagori (DPMPN) menggelar Pelaksanaan Fasi
Pemerintahan
JAKARTA UTARA Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Satuan Brimob Polda Metro Jaya menggerebek indekos dan lapaklapak pinggir rel di Ka
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan bertemu dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk membahas implementasi umrah mandiri b
Pemerintahan