Proses Hukum Yaqut Cholil Qoumas: KPK Lengkapi Bukti Sebelum Penahanan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korupsi kuot
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN – Permasalahan antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dengan masyarakat Tapanuli Selatan kembali mendapat sorotan.
Konflik agraria yang telah berlangsung bertahun-tahun itu dinilai belum mendapat penyelesaian komprehensif dari pemerintah daerah.
Baca Juga:Aliansi Lintas Organisasi Masyarakat dan Himpunan Mahasiswa Indonesia (ALO MA HAMI) menyatakan bahwa sengketa lahan, dugaan intimidasi, penutupan akses jalan, serta perubahan areal konsesi yang dianggap tidak transparan telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang serius.
Ketua Umum ALO MA HAMI, Baron Harahap, mengatakan konflik dengan TPL tidak hanya berdampak pada hilangnya lahan pertanian masyarakat adat, tetapi juga memicu kerusakan lingkungan akibat aktivitas penebangan hutan. Ia menilai pemerintah daerah gagal memberikan perlindungan yang memadai.
Baron menyoroti 15 tahun kepemimpinan keluarga Pasaribu di Tapanuli Selatan yang menurutnya tidak membawa perubahan berarti bagi masyarakat adat.
"Masyarakat Tapanuli Selatan adalah masyarakat adat patrilineal. Ironis ketika putra daerah sendiri justru tidak mampu memahami tatanan adat yang hidup di wilayahnya," kata Baron dalam keterangannya, Senin, 17 November 2025.
Ia menyebut bahwa hingga kini Kabupaten Tapanuli Selatan belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.
Padahal, menurutnya, kepala daerah memiliki kewenangan untuk melegitimasi keberadaan masyarakat adat melalui regulasi lokal.
"Ini bentuk kegagalan kepala daerah menilai dan memahami masyarakat Tapanuli Selatan," ujarnya.
Baron juga mengkritik pernyataan Bupati Tapanuli Selatan di sejumlah media beberapa waktu lalu yang menyebut pemerintah berada di barisan masyarakat dan membela kepentingan warga.
Menurutnya, klaim itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korupsi kuot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Hosadi Apriza menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan kapa
HUKUM DAN KRIMINAL
PONTIANAK Tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) berhasil mena
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Peneliti forensik digital, Rismon Sianipar, menemui Presiden ke7 Joko Widodo di Solo, Kamis (12/3/2026), dalam rangka menyelesaika
NASIONAL
DUMAI Seorang guru Sekolah Dasar (SD) di Kota Dumai, Riau, Tika Plorentina (26), ditemukan tewas bersimbah darah di kontrakannya, Kamis
HUKUM DAN KRIMINAL
BALI Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) resmi membuka Operasi Ketupat Agung2026 sebagai upaya pengamanan perayaan Hari Raya Nyepi Tahu
NASIONAL
BINJAI Rapat Anggota Tahunan (RAT) perdana Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Tunggurono Tahun Buku 2025 digelar di Jalan Gajah Mada,
EKONOMI
PIDIE JAYA Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menggelar buka puasa bersama dengan warga korban bencana hidrometeorologi di kompleks Hunian S
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi VIII DPR RI menargetkan pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 34 Tahun 2014
POLITIK