Bupati Banyumas Curhat ke Gubernur Jateng: Warga Protes ke Saya, Padahal Izin Tambang dari Provinsi

SEMARANG – Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengungkapkan kegelisahannya terkait dua titik tambang yang terus menuai penolakan warga, meski sebagian telah mengantongi izin resmi.

Keluhan tersebut disampaikan langsung di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat Rapat Koordinasi Persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Semarang, Senin, 8 Desember 2025.

Sadewo menyebut penambangan batu granit di Baseh, Kedungbanteng, menjadi salah satu lokasi yang paling banyak memicu gejolak.

Baca Juga:

• Bencana Sumbar Terima Bantuan Jateng Setelah Perjalanan Lebih dari 4 Hari

Ia menuturkan bahwa pemerintah daerah bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi telah sepakat menghentikan sementara aktivitas tambang tersebut.

"Kami dan ESDM Provinsi sudah memasang banner 'ditutup sementara'. Jujur itu atas usulan saya, karena kalau langsung ditutup total, para penambang bisa lari semua," ujar Sadewo.

Penutupan sementara itu dilakukan lantaran pelaku usaha belum memenuhi kewajiban dokumen lingkungan, termasuk pembuatan saluran dan kolam pengendalian sebagaimana dipersyaratkan dalam UKL–UPL.

Bukan hanya Baseh. Sadewo juga menyoroti tambang pasir dan tanah di Tapa, Baturaden, yang telah mengantongi izin namun tetap memicu demonstrasi warga.

"Penambangan pasir dan tanah di Tapa ini pun bermasalah. Izin ada semua, tapi warga tetap menolak dan demo," ucapnya.

Sadewo mengaku kewalahan menghadapi gelombang penolakan masyarakat, mengingat izin galian C diatur langsung oleh provinsi melalui ESDM.

"Ini yang membingungkan kami, Pak Gubernur. Warga protesnya ke kami, padahal kewenangan izinnya ada di provinsi," ujarnya.

Ia menambahkan, satu titik tambang di Cilongok sudah ditangani dan tidak lagi memicu protes.

Namun dua lokasi lainnya, Baseh dan Baturaden, masih menjadi sasaran demonstrasi.

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengingatkan seluruh kepala daerah agar berhati-hati dalam mengelola wilayah tambang, meski kewenangan izin berada di pemerintah provinsi.

"Ini pembelajaran bagi bupati-bupati lain. Izin penambangan itu meskipun kualifikasinya ada di provinsi, jangan coba-coba main, terutama jika menyangkut perubahan ITR (Informasi Tata Ruang)," tegas Luthfi.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah provinsi akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, termasuk potensi penyimpangan izin dan dampak lingkungan yang dapat memicu konflik sosial di daerah.*

(km/ad)

Ketua NasDem Sumut Desak Polri Bongkar Mafia Perambah Hutan Penyebab Banjir dan Longsor: Sudah Jelas, Dibekingi Oknum

23 Tambang Sumatera dalam Pantauan ESDM, Jika Merusak Lingkungan Izin Dicabut

KPK ‘Kaget’ Ada Tambang Emas Ilegal di Dekat Taman Nasional Komodo, Polisi Langsung Bantah!

Agincourt Resources Akhirnya Buka Suara! Benarkah Tambang Martabe Penyebab Banjir Bandang?

Akhmad Munir Lantik PWI Jawa Tengah 2025-2030, Tegaskan Peran Wartawan Profesional di Era Digital

Bahlil Siap Evaluasi Tambang di Sumatra Pasca Banjir, Martabe Disebut Tidak Terlibat