Puluhan Ribu Buruh Ancam Gelar Aksi 29–30 Desember di Istana, Tolak UMP DKI 2026 dan UMSK Jawa Barat

Selain UMP DKI, buruh juga memprotes penetapan UMSK Jawa Barat 2026.

KSPI menilai Gubernur Jawa Barat telah mengabaikan rekomendasi resmi bupati dan wali kota dengan mencoret sejumlah UMSK sektoral, tindakan yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan kebijakan Presiden RI.

Atas dasar itu, KSPI memastikan akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sekaligus menggelar aksi lanjutan.

Pada 29 Desember, sekitar 1.000 buruh dijadwalkan turun ke jalan, disusul aksi besar pada 30 Desember yang diperkirakan melibatkan lebih dari 10.000 buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat.

"Aksi ini akan terus berlanjut hingga pemerintah merespons tuntutan buruh," ujar Said Iqbal.*

(di/ad)

Groundbreaking Museum Marsinah, Kapolri Wanti-Wanti Agar Perjuangan Hak Buruh Tidak Ditunggangi

Gontor Kampus 8 Turun Tangan, Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Aceh Tamiang dan Langsa

TNI Tegaskan Pembubaran Demo di Aceh Dilakukan Persuasif dan Sesuai Hukum

TNI Paparkan Kronologi Demo Ricuh di Lhokseumawe, Sebut Ada Bendera GAM dan Satu Orang Bawa Pistol

Banyak Perusahaan Nakal yang Tak Bayar Upah Sesuai UMK, Ketua FSPMI Sumut: Siap Tempuh Jalur Hukum!

Buruh Protes Kenaikan UMP 2026 Dinilai Belum Cukup, Menko Perekonomian Buka Suara