Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
LANGKAT – Jalan penghubung Kecamatan Stabat–Secanggang di Kampung Nangka kian rusak, memicu kekhawatiran warga dan sejumlah elemen masyarakat terhadap lambannya perbaikan infrastruktur di Kabupaten Langkat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perumahan (PUTR) Langkat, Khairul Azmi, menegaskan bahwa proses perbaikan jalan kini masih dalam tahap penyusunan dokumen.
"Masalah jalan ke Secanggang ini masih proses penyusunan dokumen. Segera bulan Maret 2026 ini kami tayangkan," ujar Azmi, Selasa (3/3/2026).Baca Juga:
Azmi menjelaskan, anggaran awal perbaikan jalan sebesar Rp 2,3 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Langkat, sementara pengaspalan ruas jalan akan diperluas dengan tambahan dana bagi hasil (DBH) sekitar Rp 4,7 miliar.
Soni Mario Tamba, Koordinator Barisan Perjuangan Rakyat (BAPERA), mendesak Pemkab Langkat untuk segera merealisasikan pembangunan jalan.
"Percepatan pembangunan sangat diharapkan masyarakat. Infrastruktur yang apik menjadi faktor utama penunjang pertumbuhan ekonomi," kata Soni.
Soni menambahkan, warga Negeri Bertuah telah lama menunggu janji pemerintah terkait perbaikan ruas jalan Stabat–Secanggang yang masih rusak parah.
Beberapa ruas jalan lainnya di Kota Stabat juga dalam kondisi memprihatinkan, memaksa pengguna jalan ekstra hati-hati melintas.
"Kalau tidak sekarang digenjot, keterlambatan pembangunan akan semakin panjang, dan ketertinggalan wilayah semakin terasa," tambahnya.
Menjelang perayaan Idul Fitri, masyarakat berharap pemerintah menyediakan infrastruktur yang layak, bukan jalan berlubang dengan debu beterbangan yang menghantui warga sepanjang tahun.
Pemkab Langkat berkomitmen menuntaskan perbaikan ruas jalan ini dalam waktu dekat agar masyarakat dapat merasakan manfaat infrastruktur yang aman dan nyaman.*
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL