Gibran Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan: Koruptor Harus Dimiskinkan!
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemba
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT – Gelombang aksi unjuk rasa korban banjir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kembali berlanjut. Kali ini, ribuan warga dari Kecamatan Tanjungpura dan sekitarnya turun ke jalan menuntut kejelasan penyaluran bantuan yang dinilai belum merata.
Aksi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Banjir Kabupaten Langkat itu digelar di depan Kantor Bupati Langkat, Selasa (21/4/2026). Massa memulai aksi dengan long march dari Alun-alun Tengku Amir Hamzah Stabat sambil membawa spanduk dan poster berisi tuntutan.
Setibanya di lokasi, massa langsung menggelar orasi. Mereka menilai masih banyak warga terdampak banjir yang belum menerima bantuan dari pemerintah, khususnya bantuan dari pusat.Baca Juga:
Aparat kepolisian dari Polres Langkat bersama Satpol PP tampak melakukan pengamanan ketat untuk memastikan aksi berjalan kondusif.
Peserta aksi berasal dari sejumlah wilayah seperti Kecamatan Tanjungpura, Hinai, Gebang, Babalan, hingga Sei Lepan. Mereka menuntut keadilan serta transparansi dalam pendataan penerima bantuan.
Sebanyak 15 perwakilan massa kemudian diterima untuk berdialog langsung dengan Bupati Langkat, Syah Afandin. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait banyaknya korban banjir yang belum terdata.
Menanggapi hal itu, Syah Afandin mengakui adanya persoalan dalam pendataan. Ia memastikan pemerintah daerah akan melakukan pendataan ulang agar bantuan dapat tepat sasaran.
"Permasalahan ini salah satunya karena data yang belum akurat. Kita akan lakukan pendataan ulang dan saya siap membawa persoalan ini ke Jakarta," tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Meski begitu, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat.
Koordinator aksi, Said Abdullah, menyampaikan lima tuntutan utama dalam aksi tersebut. Di antaranya transparansi data penerima bantuan, kejelasan anggaran, pengajuan ulang data korban, pemulihan pascabencana, serta respons cepat pemerintah ke depan.
"Kami juga akan ikut bersama Bupati ke Jakarta untuk menyampaikan langsung kondisi di lapangan," ujarnya.
Usai dialog, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Mereka berharap komitmen pemerintah segera direalisasikan dan bantuan bisa diterima secara merata oleh seluruh korban banjir.*
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 kembali dibuka untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempero
EKONOMI
JAKARTA Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa politik seharusnya di
POLITIK
JAKARTA Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik Sudaryati Deyang setelah dilantik Presiden
NASIONAL
JAKARTA Pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional menunjukkan tren yang bervariasi pada Minggu, 26
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tidak mengalami perubahan pada perdagangan Minggu, 26 Juli 2026. Harga emas Ant
EKONOMI
BINJAI Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai memberikan apresiasi kepada Satuan Reserse Narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengunjungi seorang anak berinis
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus memberikan pendampingan kepa
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Binjai menggelar dialog interaktif bertema Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadil
POLITIK