LANGKAT – Gelombang aksi unjuk rasa korban banjir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kembali berlanjut. Kali ini, ribuan warga dari Kecamatan Tanjungpura dan sekitarnya turun ke jalan menuntut kejelasan penyaluran bantuan yang dinilai belum merata.
Aksi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Banjir Kabupaten Langkat itu digelar di depan Kantor Bupati Langkat, Selasa (21/4/2026). Massa memulai aksi dengan long march dari Alun-alun Tengku Amir Hamzah Stabat sambil membawa spanduk dan poster berisi tuntutan.
Setibanya di lokasi, massa langsung menggelar orasi. Mereka menilai masih banyak warga terdampak banjir yang belum menerima bantuan dari pemerintah, khususnya bantuan dari pusat.Baca Juga:
Aparat kepolisian dari Polres Langkat bersama Satpol PP tampak melakukan pengamanan ketat untuk memastikan aksi berjalan kondusif.
Peserta aksi berasal dari sejumlah wilayah seperti Kecamatan Tanjungpura, Hinai, Gebang, Babalan, hingga Sei Lepan. Mereka menuntut keadilan serta transparansi dalam pendataan penerima bantuan.
Sebanyak 15 perwakilan massa kemudian diterima untuk berdialog langsung dengan Bupati Langkat, Syah Afandin. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait banyaknya korban banjir yang belum terdata.
Menanggapi hal itu, Syah Afandin mengakui adanya persoalan dalam pendataan. Ia memastikan pemerintah daerah akan melakukan pendataan ulang agar bantuan dapat tepat sasaran.
"Permasalahan ini salah satunya karena data yang belum akurat. Kita akan lakukan pendataan ulang dan saya siap membawa persoalan ini ke Jakarta," tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Meski begitu, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat.
Koordinator aksi, Said Abdullah, menyampaikan lima tuntutan utama dalam aksi tersebut. Di antaranya transparansi data penerima bantuan, kejelasan anggaran, pengajuan ulang data korban, pemulihan pascabencana, serta respons cepat pemerintah ke depan.
"Kami juga akan ikut bersama Bupati ke Jakarta untuk menyampaikan langsung kondisi di lapangan," ujarnya.
Usai dialog, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Mereka berharap komitmen pemerintah segera direalisasikan dan bantuan bisa diterima secara merata oleh seluruh korban banjir.*
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
