MEDAN – Sebanyak 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara dilaporkan tidak beroperasi hingga Rabu, 10 Juni 2026.
Penghentian operasional tersebut diduga dipicu keterlambatan pencairan dana operasional dari pemerintah pusat.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Medan, Donal Simanjuntak, mengatakan laporan yang diterimanya menunjukkan 11 SPPG berada di Kabupaten Asahan dan 34 lainnya di Kota Pematangsiantar.Baca Juga:
"Jadi ada laporan sporadis terkait dana yang belum di-top up. Biasanya memang ada kejadian seperti itu, tetapi tidak sebanyak sekarang. Asahan ada 11, di Pematangsiantar 34. Total ada 45 SPPG yang tidak beroperasi," kata Donal, Rabu, 10 Juni 2026.
Menurut Donal, hingga saat ini baru dua daerah tersebut yang melaporkan penghentian operasional dapur MBG.
Sementara dari 33 kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Utara belum ada laporan serupa.
"Yang melapor baru dua daerah itu. Kami belum memiliki data konkret untuk seluruh wilayah hari ini. Sepanjang tidak ada laporan, kami anggap tidak ada kendala," ujarnya.
Donal menjelaskan keterlambatan pencairan dana operasional berkaitan dengan proses administrasi dan pengelolaan transaksi yang dilakukan secara terpusat di Jakarta.
Menurut dia, pemerintah pusat harus memantau ribuan rekening virtual account SPPG di seluruh Indonesia sebelum dana operasional dapat dicairkan.
"Pengelolaan transaksi dilakukan di Jakarta untuk seluruh Indonesia. Tentu membutuhkan sumber daya yang besar untuk memantau seluruh virtual account sebelum proses pencairan dilanjutkan ke kementerian. Ada tahapan yang harus dilalui," katanya.
Selain faktor administrasi di tingkat pusat, Donal menilai keterlambatan juga dapat dipengaruhi oleh ketidakpatuhan sebagian kepala dapur dalam menyampaikan laporan harian operasional.
Ia menjelaskan laporan tersebut menjadi dasar evaluasi pemerintah pusat untuk melakukan pengisian ulang dana operasional setiap pekan.
BATU BARA Sejumlah pengusaha dan dokter di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, mengaku menjadi korban dugaan pemerasan yang dilakukan o
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati kembali mendapat kepercayaan di tingkat internasional. Bank Dunia menunj
EKONOMI
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara mengenai isu adanya surat presiden (Surpres) terkait calon pengganti dirinya
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi polemik komentar seorang dokter terhadap unggahan pasien BPJS Kesehatan di media sos
KESEHATAN
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, resmi mengajukan gugatan prapera
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami peningkatan setelah bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah
PEMERINTAHAN
MEDAN Perekonomian Sumatera Utara menunjukkan kinerja positif pada triwulan II 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat p
EKONOMI
BINJAI Institut Syekh Abdul Halim Hasan (INSAN) Binjai kembali mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN)
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan kondisi keamanan di seluruh wilayah I
NASIONAL
BANDUNG Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menanggapi keberadaan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah
NASIONAL
