Kawal Proyek Peta Dasar Rp 4,7 Triliun BIG dari Bank Dunia, Kejagung Pasang Badan Mencegah Korupsi
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
MEDAN - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (18/6/2026).
Aksi berlangsung sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 WIB dengan membawa sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan dan kebijakan transportasi berbasis aplikasi.
Para pengunjuk rasa menuntut penetapan potongan tarif sebesar 8 persen sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, perbaikan skema tarif, serta perlindungan hak kerja pengemudi.Baca Juga:
Mereka juga meminta pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan aplikasi yang dinilai merugikan mitra pengemudi.
Selain itu, massa aksi turut menolak kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang dinilai berdampak pada ketersediaan Pertalite, yang banyak digunakan pengemudi ojol dalam mencari nafkah sehari-hari.
Dalam agenda yang sebelumnya telah disepakati, perwakilan pengemudi ojol dijadwalkan mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Sumut yang membidangi sektor transportasi.
Namun, hingga aksi berlangsung, Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, tidak hadir maupun mengirimkan perwakilan resmi.
"Sempat kami tunggu, kabar yang kami terima hanya ketidakhadiran tanpa penjelasan tertulis. Padahal ini sudah kami jadwalkan berdasarkan surat permohonan RDP yang telah diajukan sebelumnya," ujar salah satu koordinator lapangan aksi.
Ketidakhadiran tersebut memicu kekecewaan massa.
Para pengunjuk rasa kemudian membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan: "implementasikan potongan 8% sesuai Perpres nomor 27 tahun 2026 dan tolak kenaikan harga BBM", "Perbaiki Tarif, Lindungi Hak Kami", dan "Komisi D Harus Hadir, Bukan Menghindar".
Meski sempat memanas secara verbal, aksi berlangsung tertib tanpa bentrokan maupun kerusakan. Suara klakson kendaraan dan orasi massa terdengar bergema di sekitar lokasi.
Perwakilan ojol menilai ketidakhadiran pimpinan Komisi D sebagai bentuk kurangnya perhatian terhadap aspirasi pengemudi yang menjadi bagian penting transportasi harian masyarakat.
Massa juga menegaskan akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tidak ada kepastian jadwal pertemuan dalam waktu dekat.
Situasi sedikit mereda setelah massa diterima oleh Muhammad Subandi dan sejumlah anggota DPRD lainnya yang mewakili Komisi E.
Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD menyampaikan akan meneruskan aspirasi pengemudi ojol kepada pimpinan dewan serta menjadwalkan RDP dalam waktu tujuh hari.
"Sempat kami tunggu, kabar yang kami terima hanya ketidakhadiran tanpa penjelasan tertulis. Padahal ini sudah kami jadwalkan berdasarkan surat permohonan rdp yang telah diajukan sebelumnya," ujar salah satu koordinator lapangan aksi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Sekretariat Komisi D DPRD Sumut maupun dari Timbul Jaya Sibarani terkait alasan ketidakhadiran tersebut.*
(ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
JAKARTA Akademisi Rocky Gerung menyoroti gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakab
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pelestarian budaya dan cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya,
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi inovasi sosial yang digagas Kecamatan Medan Denai melalui program ANJELI dan K
PEMERINTAHAN
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan dilaporkan memburuk akibat sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Wali Kota Medan Rico Waas me
KESEHATAN
BANDA ACEH Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh memperkuat komitmen memberikan pelayanan yang semakin humanis dan profesional kep
PERISTIWA
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memasok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita dalam keg
EKONOMI
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM meraih delapan penghargaan dalam ajang Environmental and Social Innovation Awar
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Adardam Achyar mempertanyakan pemidanaan terhadap surat yang dibuat advokat dalam menjal
POLITIK
MANDAILING NATAL Foto mobil dinas Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) digunakan untuk mengangkut
PERISTIWA