Menko Polkam Pastikan Tak Ada Penyekatan Demo di DPR, Massa Bebas Datang Sampaikan Aspirasi

JAKARTA — Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago memastikan tidak ada penyekatan jalan menjelang aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Menurut dia, massa aksi tetap dapat bergerak menuju lokasi demonstrasi, baik secara perorangan maupun berkelompok.

"Penyekatan tuh enggak ada ya, masa penyekatan orang menyampaikan aspirasi kok disekat. Oh tidak, enggak ada saya lihat ya. Mereka ada yang berangkat perorangan ada, yang bergabung di sini ada," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Baca Juga:

• Bebas dari Kasus Korupsi MFF, DPRD Minta Erwin Saleh Kembali Jadi Pejabat Pemko Medan

Djamari mengatakan aparat keamanan tetap melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik.

Menurut dia, pengaturan tersebut bukan untuk membatasi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi, melainkan untuk menjaga mobilitas masyarakat tetap berjalan.

"Kalau misalnya ada pengaturan lalu lintas itu untuk memudahkan, memudahkan jangan sampai ada masyarakat kita yang menyampaikan aspirasinya tapi juga yang tidak menyampaikannya juga harus kita lindungi supaya tetap lancar kebutuhannya. Jadi tidak ada berupaya sedemikian rupa kehidupan berjalan seperti biasa," tuturnya.

Ia mengajak seluruh pihak menjaga aksi demonstrasi agar berlangsung aman dan damai.

Djamari mengatakan aksi penyampaian pendapat tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga terjadi di berbagai daerah.

"Mari kita sama-sama menjaga Jakarta tetap aman, negeri kita sudah aman jangan khawatir dengan jumlah itu karena setiap hari unjuk rasa itu di Indonesia banyak," terangnya.

"Bahkan hari ini ada berapa titik Pak Kapolda? Ada 86 titik di seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi. Di Jakarta berapa saja sudah sekian banyak," tambah dia.

Djamari sebelumnya mengatakan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya bersama masyarakat akan mengawal jalannya aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI.

Pengamanan tersebut ditujukan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan tertib.

"Jajaran Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya serta masyarakat banyak akan turut menjaga. Menjaga dan mengawal masyarakat kita yang akan menyampaikan aspirasinya ke DPR," ujar Djamari di kompleks GBK, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Menurut dia, personel keamanan juga akan melakukan langkah preventif untuk mengantisipasi adanya kelompok yang berusaha mengganggu jalannya demonstrasi.

"Di samping itu, Djamari mengharapkan agar pihak legislator agar bisa menerima masyarakat yang melakukan aksi penyampaian pendapatnya itu."

Ia berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh DPR.

"Setelah diterima, mudah-mudahan ada yang diterima oleh DPR bisa ditindaklanjuti dan ditanggapi oleh anggota DPR keinginan dan aspirasi masyarakat kita," pungkasnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR terbuka menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi.

Ia juga mengimbau peserta aksi menjaga ketertiban agar penyampaian pendapat berlangsung tanpa kericuhan.

"Jadi, partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR," kata Puan.

Puan mengatakan pimpinan DPR, pimpinan alat kelengkapan dewan, serta pimpinan komisi dapat bertemu dengan perwakilan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

"Pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo), hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu," ucapnya.

Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan berlapis untuk mengawal aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026.

Personel ditempatkan di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Gedung DPR RI, Bundaran Hotel Indonesia, hingga sekitar Istana Kepresidenan Jakarta.

Pengamanan melibatkan TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta petugas pengamanan dalam atau pamdal di sejumlah lokasi.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto mengatakan personel tidak hanya bertugas mengamankan massa demonstrasi.

"Beberapa titik ini juga kita lakukan kesiapan dalam pengamanan aspirasi penyampaian pendapat," kata Budi.

Ia menjelaskan jumlah personel yang berada di lapangan juga mencakup petugas yang mengatur lalu lintas dan memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan.

"Kami harus luruskan dan jelaskan. Misalnya tergelar beberapa ribu personel, (sementara) misalnya massa aksi (ada) 500. (Personel polisi) bukan hanya untuk 500 (massa aksi), tetapi untuk pengaturan lalu lintas, kelancaran masyarakat lainnya," kata dia.

Dengan pengamanan tersebut, pemerintah berharap aksi penyampaian pendapat di berbagai wilayah dapat berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan.* (d/ad)

Bebas dari Kasus Korupsi MFF, DPRD Minta Erwin Saleh Kembali Jadi Pejabat Pemko Medan

Cegah Pelajar Ikut Demo 27 Agustus, Disdik Sumut Minta Sekolah Perketat Pengawasan

Rupiah Dibuka Melemah ke Rp17.775 per Dolar AS, Inflasi PCE AS dan Aksi Demo Bayangi Pasar

Jelang Demo di DPR, IHSG Dibuka Menguat ke Level 6.424

4 Kelompok Gelar Demo di Depan DPR Hari Ini, Bawa Tuntutan Berbeda: Sita Aset Koruptor hingga Dukung MBG

Sejumlah Orang Ditahan Jelang Aksi Demo 27 Agustus di Jakarta, Menkopolkam Buka Suara