THM Diduga Beroperasi Lagi Usai Disegel, Pemkab Langkat Laporkan ke Bobby Nasution
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kegiatan usaha yang tidak memilik
PEMERINTAHAN
KARO – Keluarga Febiola Br Febiola BrPurba, salah satu korban yang diduga mengalami keracunan setelah mengikuti program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, mengaku kesulitan membiayai pengobatan anaknya.
Febiola hingga kini masih menjalani perawatan intensif. Kondisinya disebut mengalami penurunan hingga kehilangan ingatan sekitar 70 persen.
Baca Juga:Ayah Febiola, Icuk Sugiarto Purba, mengatakan keluarga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan anaknya selama menjalani perawatan.
"Kami sejujurnya agak kesulitan dengan biaya, karena tidak mungkin hanya makan saja. Kadang-kadang harus membeli kebutuhan anak kami," kata Icuk, Minggu (6/9/2026).
Sejak 13 Agustus 2026, Febiola telah menjalani perawatan di lima rumah sakit.
Perawatan dimulai di RS Kabanjahe, kemudian RS Efarina, RS Haji Medan, RSUP Adam Malik, dan kini di RS Amanda, Karo.
Febiola direncanakan kembali dirujuk ke RSUP Adam Malik, Medan, pada Senin (7/9/2026).
"Anak saya menurut dokter itu perawatannya tidak sebentar. Dokter bilang harus dirawat selama setahun penuh, setiap seminggu sekali," ujarnya.
Icuk menuturkan kondisi Febiola saat ini mengalami perubahan drastis.
Menurut dia, perilaku dan kemampuan mengingat anaknya seperti anak berusia sekitar 3 tahun.
Febiola bahkan disebut tidak lagi mengenali teman sekolah, guru, adik, hingga barang-barang miliknya sendiri.
"Ya semuanya dia lupa. Contohnya, teman-teman sekelasnya dia lupa. Waktu kami pulang dari rumah sakit Haji, dia bertemu sama adiknya, dan saya bapaknya dia sudah tidak kenal. Padahal mereka itu duduk sama-sama," tuturnya.
Untuk menunjang pengobatan, keluarga harus membeli susu khusus sebanyak dua kali dalam sepekan. Harga susu tersebut mencapai Rp180 ribu untuk sekali pembelian.
Selain susu, keluarga juga harus memenuhi kebutuhan makanan dan vitamin Febiola sesuai dengan anjuran dokter.
Baca Juga:
"Kalau tidak ada pemasukan, tapi pengeluaran terus sampai kapan kalau begini terus. Saya tidak sanggup kalau melihat kondisi anak saya itu," kata Icuk.
Menurut Icuk, bantuan yang diterima keluarga sejauh ini berasal dari forum, pihak sekolah, dan sumbangan.
Ia mengatakan belum menerima bantuan langsung dari pemerintah.
Kondisi Febiola membuat Icuk dan istrinya harus lebih banyak menghabiskan waktu untuk mendampingi anak mereka menjalani pengobatan.
Icuk mengatakan dirinya sehari-hari bekerja sebagai buruh tukang kebun, sedangkan istrinya berjualan makanan ringan di sekitar sekolah.
Namun, keduanya kini terpaksa tidak bekerja karena harus mendampingi Febiola.
"Kami sudah tidak kerja, kami mau makan dari mana kalau menjaga anak kami terus. Saya kerja buruh tukang kebun orang. Mamaknya jualan kerupuk-kerupukan dekat sekolah," pungkasnya.
Icuk berharap pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program MBG dapat memberikan perhatian terhadap kondisi anaknya.
"Pesan saya, semoga pihak-pihak tersebut bisa bertanggung jawab atas masalah ini. Agar memberikan perawatan dan pengobatan terbaik kepada anak saya, dan mengarahkan kepada dokter-dokter yang terbaik," harapnya.
Ia juga meminta pelaksanaan program MBG dievaluasi agar kejadian serupa tidak kembali menimpa siswa.
Baca Juga:
"Ya, harapan saya sebetulnya program MBG itu sangat bagus. Tapi karena sudah ada korban-korban seperti ini, anak-anak SMA, SMP, ini tidak diinginkan mereka menjadi korbannya. Jadi itu sudah kelalaian," tegasnya.
Berdasarkan keterangan dokter yang menangani Febiola, Icuk mengatakan terdapat dua kemungkinan penyebab gangguan kesehatan yang dialami anaknya, yakni bakteri atau racun jamur.
Hasil pemeriksaan lebih lanjut disebut baru dapat diketahui dalam waktu 10 hari hingga dua pekan.
"Sekarang kondisi anak saya ini, kalau tidak racun, ada bakteri beracun. Untuk saat ini sudah Rp3,5 juta yang keluar itu pun hasil tabungan kami selama ini," ucapnya.
Hingga kini, keluarga Febiola mengaku belum membuat laporan resmi kepada aparat penegak hukum.
Icuk mengatakan keluarga masih memprioritaskan perawatan anaknya.
Kasus Febiola menjadi bagian dari rangkaian kejadian gangguan kesehatan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG di Sumatra Utara.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatra Utara, Herdensi Adnin, mengatakan program MBG merupakan program prioritas Presiden sehingga pelaksanaannya harus dijalankan dengan tata kelola yang baik.
Menurut Herdensi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana harus memastikan makanan yang diberikan kepada siswa aman dan program tidak menimbulkan persoalan baru.
Berdasarkan data yang disampaikan Ombudsman, kejadian gangguan kesehatan terkait pelaksanaan MBG terjadi satu kali pada 2025 dan lima kali sepanjang 2026.
Jumlah korban secara keseluruhan mencapai 823 orang.
Baca Juga:
"Sebelumnya 807 orang, 389 di antaranya yang kasus Kabupaten Karo. Lalu ada kasus di Deli Serdang 11 orang dan Pakpak Bharat itu ada korban keracunan 16 orang," ungkap Herdensi, Minggu (6/9/2026).
Ombudsman menilai kejadian tersebut perlu menjadi perhatian serius.
Perbaikan pola kerja dan tata kelola dinilai penting agar kasus serupa tidak kembali terjadi.Herdensi juga mengatakan Ombudsman akan mendorong tindakan tegas terhadap SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
Salah satu rekomendasi yang dapat diberikan adalah penutupan SPPG yang melakukan kesalahan serius.
"Untuk SPPG yang melakukan kesalahan, terutama yang permasalahannya cukup berat, Ombudsman akan merekomendasikan untuk ditutup," ungkapnya.
Selain keamanan pangan, Ombudsman menyoroti koordinasi antara KPPG dengan pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil pengawasan, koordinasi KPPG di tingkat lokal dengan pemerintah daerah dinilai belum optimal.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah disebut belum mengetahui secara pasti jumlah dan lokasi SPPG yang berada di wilayahnya.
"Ombudsman akan merekomendasikan dua hal utama. Pertama, penutupan SPPG yang melakukan kesalahan berat. Kedua, mendorong Kantor Regional dan KPPG untuk berkoordinasi serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas pemerintah tersebut" tegasnya.* (it/ad)
Baca Juga:
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan kegiatan usaha yang tidak memilik
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas meluncurkan aplikasi Elektronik Layanan Optimalisasi Kolaborasi Integrasi Terpadu Pajak Daerah atau ELo
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor untuk sejumlah komoditas pangan strategis. Kedelai, daging sapi atau kerbau, serta
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN RSUP H. Adam Malik Medan menangani pasien anak berinisial FP, 16 tahun, asal Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. FP menjalani
PERISTIWA
MEDAN Personel Polsek Sunggal, Polrestabes Medan, Brigadir Imam Harefa membantah pernah menjual mantan istrinya, Winda Lorenza Gowasa (35)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) memperlihatkan sejumlah barang bukti sitaan dari mantan honorer Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan anggaran Rp126,24 miliar untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi a
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Projo Fredy Alex Damanik membantah anggapan bahwa organisasinya telah membentuk atau mendeklarasikan Poros Sol
POLITIK
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rekam jejak, integritas, kompetensi, dan pengalaman menyelesaikan persoalan dinilai perlu menjadi tolak ukur utama dalam menilai
NASIONAL