JAKARTA -Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kesiapan untuk menerapkan bahan bakar minyak (BBM) jenis biodiesel 50 (B50) mulai awal tahun 2026.
Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari implementasi B40 yang sudah berjalan sejak awal 2025.
Baca Juga:
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap program B40 menunjukkan hasil positif, baik dari sisi distribusi Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO.
Ia juga menegaskan bahwa ketersediaan Fatty Acid Methyl Ester (FAME), komponen utama biodiesel yang berasal dari minyak nabati, sudah mencukupi untuk mendukung implementasi B50.
Baca Juga:
"Untuk ketersediaan FAME-nya, kita sudah siap masuk ke B50 tahun depan. Mudah-mudahan awal tahun 2026 kita sudah bisa tetapkan implementasinya," kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Lebih lanjut, Yuliot menjelaskan bahwa rantai pasok bahan baku Crude Palm Oil (CPO) untuk industri FAME dalam negeri juga dinyatakan aman.
Ia menambahkan bahwa industri biodiesel turut melakukan ekspansi dan penambahan kapasitas produksi guna mendukung program ini.
"Sudah ada penambahan bahan baku, dan ini sudah dikondisikan," ujarnya.
Terkait kekhawatiran akan kebutuhan lahan tambahan untuk memenuhi suplai bahan baku, Yuliot memastikan bahwa program penanaman kembali (replanting) yang dijalankan pemerintah cukup untuk menjamin ketersediaan pasokan tanpa perlu ekspansi lahan besar-besaran.
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan