Qodari Ungkap Alasan Prabowo Perketat Pengawasan Ekspor Komoditas Strategis
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
JAKARTA -Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kesiapan untuk menerapkan bahan bakar minyak (BBM) jenis biodiesel 50 (B50) mulai awal tahun 2026.
Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari implementasi B40 yang sudah berjalan sejak awal 2025.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap program B40 menunjukkan hasil positif, baik dari sisi distribusi Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO.
Ia juga menegaskan bahwa ketersediaan Fatty Acid Methyl Ester (FAME), komponen utama biodiesel yang berasal dari minyak nabati, sudah mencukupi untuk mendukung implementasi B50.
"Untuk ketersediaan FAME-nya, kita sudah siap masuk ke B50 tahun depan. Mudah-mudahan awal tahun 2026 kita sudah bisa tetapkan implementasinya," kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Lebih lanjut, Yuliot menjelaskan bahwa rantai pasok bahan baku Crude Palm Oil (CPO) untuk industri FAME dalam negeri juga dinyatakan aman.
Ia menambahkan bahwa industri biodiesel turut melakukan ekspansi dan penambahan kapasitas produksi guna mendukung program ini.
"Sudah ada penambahan bahan baku, dan ini sudah dikondisikan," ujarnya.
Terkait kekhawatiran akan kebutuhan lahan tambahan untuk memenuhi suplai bahan baku, Yuliot memastikan bahwa program penanaman kembali (replanting) yang dijalankan pemerintah cukup untuk menjamin ketersediaan pasokan tanpa perlu ekspansi lahan besar-besaran.
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengungkap alasan Presiden Prabowo Subian
EKONOMI
ANYER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan mampu menangani seluruh penghitungan kerugian n
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh tinggal diam terkait penahanan sejumlah
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemu
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan meluncurkan kebijakan baru yang menanggung penuh biaya pengobatan bagi warga yang menjadi korban kejahatan jala
PEMERINTAHAN
MEDAN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Sekolah Rakyat (SR) yang saat in
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas menyebut Pemerintah Kota (Pemkot) Medan menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 17.851 pekerja informal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberikan penghargaan berupa bonus beasiswa senilai Rp10 juta kepada mahasiswa dengan
PENDIDIKAN
JAKARTA Delegasi Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) atau Keuskupan Militer TNIPolri melakukan audiensi perdana ke Kedutaan Besar V
NASIONAL