Feri Amsari Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Usai Kritik Swasembada Pangan
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) RON 92 ke atas.
Langkah ini menyusul diresmikannya operasional kilang terintegrasi atau Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan pada Senin (12/1/2026).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menargetkan kilang Balikpapan mampu memproduksi bensin RON 92 ke atas pada semester II 2027.Baca Juga:
Dengan demikian, kebutuhan BBM untuk SPBU swasta maupun Pertamina bisa dipenuhi dari produksi lokal tanpa bergantung impor.
"Kita mau dorong agar produksinya sudah harus ada di 2027, semester kedua. Jika produk sudah tersedia, kita tidak perlu impor lagi, SPBU swasta silakan beli di Pertamina," kata Bahlil, Rabu (14/1/2026) di Jakarta.
Bahlil menambahkan, selama kapasitas produksi belum mencukupi, opsi impor masih bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Hal ini berlaku sementara hingga produksi kilang dalam negeri stabil dan optimal.
Untuk jenis solar, pemerintah menargetkan penghentian impor untuk CN 48 lebih cepat dibanding CN 51, yang akan dihentikan pada semester kedua 2026.
Melalui optimalisasi RDMP Balikpapan, produksi bensin bernilai oktan di atas RON 90 diproyeksikan meningkat hingga 5,8 juta kiloliter per tahun.
Dengan tambahan kapasitas ini, impor bensin RON 92, RON 95, dan RON 98 diperkirakan bisa ditekan sekitar 3,6 juta kiloliter per tahun.
Selain itu, penerapan bahan bakar E10 diprediksi mampu menghemat impor hingga 3,9 juta kiloliter per tahun.
Pemerintah juga terus mengembangkan kilang tambahan untuk sepenuhnya menekan impor BBM berkualitas tinggi ke depan.
JAKARTA Pengamat hukum tata negara, Feri Amsari, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya mengenai program swasembada pangan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan (OTT) di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Yan Munzir Hutagalung dicopot dari jabatannya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Camat Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tap
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan mayoritas guru di Indonesia menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG
NASIONAL
JAKARTA Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melontarkan candaan soal penampilannya hingga isu stunting saat menghadiri peluncuran
NASIONAL
JAKARTA Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyatakan berencana melaporkan ahli digital forensik Rismon Sianipar ata
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Binjai menyerahkan bantuan berupa alat musik marhaban dan gamis kepada ibuibu per
NASIONAL
JAKARTA Polda Metro Jaya menampilkan foto lawas Presiden ke7 RI Joko Widodo saat masih menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Univer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyoroti tiga persoalan utama yang dinilai mendesak untuk segera dibenahi oleh jajaranny
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tim kuasa hukum selebgram Inara Rusli membantah klaim pihak pelapor Wardatina Mawa yang menjadikan rekaman CCTV sebagai bukti ut
ENTERTAINMENT