Fraksi PKB DPRD Lampung Desak Pemerintah Hentikan Impor Tapioka, Bela Nasib Petani Singkong

LAMPUNG -Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung mendorong pemerintah pusat untuk segera menghentikan impor tapioka dan menetapkan harga singkong yang berkeadilan bagi petani.

Langkah ini diambil menyusul perjuangan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi DPR RI di Jakarta.

Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menyatakan bahwa tingginya volume impor tapioka selama ini menjadi salah satu penyebab utama rendahnya harga singkong di tingkat petani, terutama di Lampung yang merupakan sentra produksi singkong nasional.

"Impor tapioka menjadi salah satu sebab rendahnya harga singkong di Lampung. Oleh karena itu, FPKB mendorong penghentian impor tapioka dan penetapan harga yang adil bagi petani," tegas Khoir, Kamis (26/6).

Khoir juga menyambut baik langkah Gubernur Lampung yang membawa langsung aspirasi petani ke pusat. Namun, ia menegaskan bahwa perjuangan ini harus direspons secara konkret oleh pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan nasional.

"Kami mengapresiasi langkah Gubernur. Tapi ini tidak cukup. Pemerintah pusat harus hadir dan melindungi hasil tani dalam negeri dengan kebijakan yang melarang impor saat produksi lokal melimpah," ujarnya.

Fraksi PKB menilai bahwa masalah harga singkong bukan semata isu ekonomi lokal, tetapi sudah menyentuh agenda ketahanan pangan nasional. Ia menyebut pentingnya strategi untuk kemandirian pangan, termasuk skema perlindungan harga dan regulasi distribusi hasil tani.

"Dukungan kepada petani singkong bukan sekadar solidaritas, ini strategi nasional menuju kedaulatan pangan," tambahnya.

Khoir menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh elemen—baik di daerah maupun pusat—untuk bersinergi demi kesejahteraan petani singkong dan tumbuhnya industri pengolahan pertanian dalam negeri.

"Kami berharap perjuangan ini akan meningkatkan pendapatan petani, membangun industri pertanian nasional, dan mengurangi ketergantungan pada produk impor," pungkasnya.*

(kp/j006)