JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan serius terkait peredaran lima jenis pupuk palsu di sejumlah daerah.
Ia menyebut, praktik curang tersebut telah menyebabkan potensi kerugian bagi para petani Indonesia hingga mencapai Rp3,2 triliun secara nasional.
Dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2025), Mentan menyatakan keprihatinannya atas dampak berat yang harus ditanggung petani, terutama mereka yang menggunakan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membeli pupuk.
Baca Juga:
"Bayangkan, kalau pupuknya palsu, kerugiannya bukan hanya nominal. Tapi petani bisa langsung bangkrut karena dana yang digunakan adalah pinjaman," ujar Amran.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) akan mengambil langkah tegas tanpa kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi pupuk palsu.
Baca Juga:
Menurutnya, praktik ini merupakan bentuk kejahatan serius yang mencederai kesejahteraan petani dan menghambat ketahanan pangan nasional.
Amran juga mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmennya dalam mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Tak hanya pupuk palsu, Mentan juga menyoroti praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilaporkan terjadi di beberapa daerah.
Amran memastikan bahwa pelanggaran terhadap aturan HET akan ditindak tegas.
Penjual yang menaikkan harga pupuk secara ilegal akan disegel, ditutup operasionalnya, dan diblokir dari kerja sama penyaluran subsidi.
"Minggu ini kami akan mulai menutup semua penyalur yang menjual di atas HET. Tidak ada kompromi. Ini demi keberlanjutan swasembada pangan nasional," tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), menyatakan kesiapannya dalam membenahi distribusi pupuk subsidi di lapangan.
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal